Perbedaan Pajak dan 5 Pungutan Resmi Lainnya
Terbaru

Perbedaan Pajak dan 5 Pungutan Resmi Lainnya

Setidaknya ada 5 perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Simak perbedaannya berikut ini.

Tim Hukumonline
Bacaan 3 Menit
Ilustrasi perbedaan pajak dan pungutan lainnya. Foto: pexels.com
Ilustrasi perbedaan pajak dan pungutan lainnya. Foto: pexels.com

Ada lima pungutan resmi yang dilakukan oleh negara. Pungutan resmi tersebut antara lain pajak, retribusi, cukai, bea masuk, dan sumbangan. Lalu, apa perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya ini? Berikut ulasannya.

1. Pajak

Dari perspektif hukum, sebagaimana disarikan dari modul Kemenkeu, pajak adalah suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang mengatur kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, yang mana uang yang disetorkan akan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Pajak sendiri merupakan pungutan resmi yang pemungutannya bersifat memaksa dan diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 yang menerangkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Baca Juga:

2. Retribusi

Retribusi adalah iuran rakyat yang disetorkan melalui kas negara atas dasar pembangunan tertentu dari jasa atau barang milik negara yang digunakan oleh orang- orang tertentu. Dengan kata lain, perbedaan pajak dan retribusi adalah jika pemungutan pajak bersifat memaksa, dalam pemungutan retribusi tidak terdapat unsur paksaan, tidak ada ikatan pembayaran, dan tidak selalu menggunakan sarana undang-undang. Lebih lanjut, retribusi umumnya berhubungan dengan imbalan jasa secara langsung. Contoh dari retribusi adalah pembayaran listrik, pembayaran abonemen air minum, dan sebagainya.

3. Cukai

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Lebih lanjut, barang kena cukai memiliki karakteristik sebagai berikut.

  • Konsumsinya perlu dikendalikan
  • Peredarannya perlu diawasi
  • Pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif, baik bagi masyarakat atau lingkungan
  • Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info