Percaturan Parpol pada RUU Pemilu
OPINI

Percaturan Parpol pada RUU Pemilu

Kerangka hukum dan berbagai aspek dalam UU Pemilu sebelumnya yang masih bermasalah dapat diperbaiki sehingga memadai untuk digunakan dalam penyelenggaraan pemilu berikutnya.

•Bacaan 5 Menit
RS
Penulis Opini

Bung Hatta pernah mengatakan, "masih panjang jalan yang harus ditempuh untuk tiba pada demokrasi yang sesungguhnya". Hal ini senada jika dilihat dari kondisi yang tengah terjadi di Indonesia dewasa ini. Dalam beberapa hari pekan, pelbagai berita tentang RUU Pemilu ramai dibicarakan dan mendapat perhatian. Pelbagai isu menguat, salah satunya terkait sikap beberapa parpol dan pemerintah yang menunda untuk merevisi UU Pemilu.

Radian Syam. Foto: Istimewa
Radian Syam. Foto: Istimewa

Partai politik merupakan elemen penting dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Partai politik berfungsi sebagai kanal bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi, kepentingan, dan nilai. Aspirasi, kepentingan dan nilai yang disalurkan warga negara kemudian digunakan partai politik dalam menentukan arah kebijakan negara. Dengan kata lain, dalam proses pengambilan kebijakan negara, partai politik berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara warga negara dan institusi-institusi negara.

Dalam konteks Indonesia, partai politik lahir sebagai bagian dari ekspresi kemerdekaan berpendapat, berkumpul dan berserikat yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Eksistensi partai politik juga berhubungan dengan upaya perwujudan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan konstitusi yaitu mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan warga negara.

Dalam konteks ini, maka jelas dibutuhkan sistem kepartaian yang baik. Check (pengawasan) and balance (keseimbangan), sebuah prinsip penting dalam bernegara, juga dapat berjalan bila ada sistem kepartaian yang baik, yang pada gilirannya juga mewujudkan efektivitas penyelenggaraan negara.

Partai Politik dan Pemilu

Partisipasi politik warga negara salah satu bentuk nyatanya diwujudkan melalui pemilihan umum. Pemilihan umum dalam konteks negara modern bisa dikatakan sebagai jantung dan denyut kedaulatan rakyat. Sebab itu, pemilihan umum merupakan suatu keharusan yang dilakukan dalam konteks bernegara dalam rangka menjamin dan menjaga kedaulatan rakyat.

Dalam konteks menjamin dan menjaga kedaulatan rakyat dalam pemilu, bukan semata aktivitas pemilu yang perlu diselenggarakan, tetapi peraturan-peraturan terkait penyelenggaraan pemilu itu sendiri perlu dirumuskan, diatur dan ditetapkan. Ini bertujuan agar pemilu dapat berjalan dengan jujur, adil dan betul-betul menggambarkan kehendak dari warga negara sehingga bisa mewakili aspirasi, nilai, dan kepentingan mereka.

Pada konteks ini, maka peran partai politik menjadi penting. Partai politik merupakan institusi yang menjadi ruang atau kanal bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi, nilai dan kepentingan mereka. Dalam konteks ini, maka partai politik melalui utusan mereka di lembaga legislatif harus mampu merumuskan kebutuhan peraturan undang-undang pemilu yang sesuai dengan aspirasi warga negara sehingga peraturan tersebut dapat bersifat adil dalam penyelenggaraan pesta demokrasi dan betul-betul dapat menjadi sarana dari pelbagai aspirasi, nilai, dan kepentingan warga negara yang hendak menentukan pilihan pada pemilu.

Dalam RUU pemilu diharapkan ada pembahasan yakni terkait mengenai dengan sistem pemilu terbuka atau tertutup, syarat ambang batas perolehan suara partai politik, pencalonan presiden, penguatan kelembagaan pemilu dan normalisasi pilkada serentak. Pembahasan mengenai ini tentu harus dapat menggambarkan aspirasi publik, nilai dan kepentingan mereka, bukan kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Maka dari sini, partai politik melalui para legislator yang bertugas di DPR harus mampu menyusun RUU yang dapat menjamin pemilu yang membuka ruang sebesar-besarnya bagi warga negara untuk berpartisipasi dan menentukan pilihan politik mereka dalam pesta demokrasi.

Pentingnya partai politik mampu merumuskan RUU Pemilu karena  nilai, aspirasi, dan kepentingan publik dari waktu ke waktu atau dari satu pemilu ke pemilu berikutnya dapat saja berkembang atau berubah. Dengan kata lain, nilai, aspirasi dan kepentingan publik bersifat dinamis.

Oleh sebab itu, upaya menyelaraskan isi peraturan dalam undang-undang pemilu dengan perkembangan atau perubahan nilai, aspirasi dan kepentingan publik atau masyarakat sebagai pemegang kedaulatan sangat dibutuhkan. Dengan demikian, maka kerangka hukum dan berbagai aspek dalam UU Pemilu sebelumnya yang masih bermasalah dapat diperbaiki sehingga memadai untuk digunakan dalam penyelenggaraan pemilu berikutnya.

Jika kemudian kita melihat saat ini dengan pelbagai persoalan yang semakin kompleks, maka sebenarnya sangat dibutuhkan perubahaan pada UU No 7 Tahun 2017 yakni pada penguatan kelembagaan pengawasan Pemilu. Penguatan itu makin terasa dibutuhkan bila dikaji dari sejumlah aspek atau pertimbangan. Berdasarkan aspek kelembagaannya, Bawaslu belum memiliki daya paksa atas putusan yang dikeluarkan, karena sesungguhnya prinsip Pemilu yang sehat adalah yang menjamin kedaulatan rakyat yakni terkait free elections, fair elections, universal suffrage dan voting by secret ballot dan honest counting and reporting of result.

Prinsip free elections adalah Pemilu yang bebas. Dimensi Pemilu yang bebas sangat lekat pada hak kebebasan dan politik warga negara, kebebasan mengungkapkan ekspresi, pendapat dan pilihan politiknya. Prinsip fair elections adalah Pemilu yang mampu menjamin kontestasi yang berkeadilan dan menjunjung kesetaraan. Berkeadilan berarti adalah kerangka hukum Pemilu didesain berdasarkan prinsip imparsial.

Penegakan hukum Pemilu juga harus tidak tebang pilih, semua peserta Pemilu harus diperlakukan sama di depan hukum Pemilu. Kemudian regulasi dana kampanye yang tegas dan transparan, harus ada pemisahan yang jelas mana yang menjadi aset publik dan peserta Pemilu, melarang penggunaan dana publik dan aset publik untuk kepentingan kampanye. Pengaturan batasan dana kampanye juga menjadi isu penting untuk menjamin kontestasi yang berkeadilan.

Memperhatikan prinsip-prinsip tersebut untuk memperoleh Pemilu yang jujur dan adil sehingga tercipta Pemilu yang berkualitas dan demokratis, keberadaan Bawaslu dalam fungsi pengawasan (pencegahan dan penindakan) dan fungsi pengadilan (menyelesaikan sengketa) sangat penting juga mempertimbangkan nilai-nilai tersebut. Bahkan Penulis menilai pada RUU Pemilu tersebut terdapat satu pintu pada penyelesaian sengketa pemilu agar kemudian memberikan kepastian hukum.

Sesungguhnya dalam negara yang menganut kedaulatan rakyat, rakyat merupakan pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi. Indonesia merupakan negara yang menganut paham kedaulatan rakyat sebagaimana jelas tersurat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat serta Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, di mana mengenai Pemilu diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, namun ada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Agar asas-asas tersebut (Luber dan Jurdil) dapat terselenggara, salah satu aspek yang penting diperhatikan dalam Pemilu adalah pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui dan menjamin Pemilu agar berjalan sesuai dengan norma, nilai, dan aturan yang ada. Dengan demikian, kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam hak pilih warga negara bisa tersalurkan, dapat terjaga dengan sebenarnya tanpa manipulasi atau kecurangan.

Atas hal tersebut maka Penulis menilai penyelenggaraan pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat dapat terwujud secara baik dan/atau optimal sehingga nantinya diharapkan meminimalkan “Akrobatik Hukum” yang dilakukan oleh pihak yang tidak menginginkan hasil pemilu yang lebih baik.

Bukan Penolakan Terselubung

Sebagian besar fraksi di DPR telah menyatakan penolakan terhadap pembahasan revisi UU pemilu. Berbagai alasan telah dinyatakan seperti bahwa RUU Pemilu yang diubah dalam waktu relatif cepat akan membuat tidak ada waktu untuk mematangkan demokrasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini masih sangat baru, yaitu secara formal diterapkan dalam kurun waktu 4-5 tahun terakhir, hingga pertimbangan bangsa ini sekarang fokus mengatasi pandemi dan pemulihan ekonomi.

Kita berharap bahwa upaya penolakan atas revisi UU pemilu tersebut bukanlah penolakan yang diselubungi oleh kepentingan-kepentingan pragmatis sehingga alih-alih perbaikan kerangka pemilu, yang terjadi justru ada kepentingan jangka pendek. Jika ternyata itu terjadi, tentu untuk sampai demokrasi yang sesungguhnya tidak akan menemukan jalan.

Sesungguhnya Pemilu itu memiliki tiga hal yang sangat amat terpenting di mana tidak dapat terpisahkan yakni: pemilih, Parpol dan aturan hukum yang mengikat. “Tidak ada Sistem Pemilu Yang Sempurna, Tetapi Bagaimana Kita Menjadikan Pemilu Sebagai Media Dalam Membangun Bangsa”.

*)Dr. Radian Syam, SH. MH., Dosen HTN FH Universitas Trisakti

Artikel kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline.

partai politikdemokrasiparpolpengawasanpolitik
Radian Syam

Dosen HTN

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info