Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely merupakan adagium yang akan selalu relevan dengan perkara tindak pidana korupsi (tipikor). Semakin besar kewenangan yang dimiliki seseorang, jika tidak diawasi maka peluang untuk melakukan tipikor semakin tinggi. Itulah mengapa “menyalahgunakan kewenangan” merupakan salah satu unsur tipikor, khususnya yang dilakukan oleh oknum pejabat publik dengan cara menjual pengaruhnya demi keuntungan pribadi atau orang lain.
Pertanyaannya, bagaimana jika pengaruh yang dijual tidak ada kaitannya dengan kewenangan jabatan oknum tersebut, apakah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi? Bahkan jika oknum dimaksud tidak menerima keuntungan secara materi, apakah dapat dinilai sebagai tindak pidana korupsi?
Status Quo Perdagangan Pengaruh di Indonesia
Dikutip dari wawancara yang dilakukan Indonesia Corruption Watch tahun 2014, Almarhum Artidjo Alkostar berpendapat bahwa pengaruh merupakan suatu tekanan yang mempengaruhi sikap orang untuk menentukan pendapatnya, bisa dalam bentuk tekanan kekuasaan politik maupun tekanan ekonomi. Dalam arti kata memberi janji, apapun bentuknya yang menguntungkan bagi orang yang mau dan dapat dipengaruhi.
Lebih lanjut, mengacu pada Pasal 18 UNCAC (United Nation Convention Against Corruption), pejabat publik atau setiap orang yang memperdagangkan pengaruhnya dapat dipidana dan dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Baik menawarkan atau menerima permintaan untuk menyalahgunakan pengaruh dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Salah satu perkara tipikor terkait dengan perdagangan pengaruh di Indonesia adalah perkara yang menjerat Irman Gusman (IG), Ketua DPD RI periode tahun 2014 sampai tahun 2019, yang diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 112/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst jo. Putusan Mahkamah Agung No. 97 PK/Pid.Sus/2019.
Sebagai gambaran, IG atas permintaan Memi, pemilik CV. Semesta Jaya, menghubungi Dirut Perum Bulog untuk mengalihkan gula impor ke Sumatera Barat dan merekomendasikan CV. Semesta Jaya sebagai pemegang izin penyaluran gula impor tersebut. Setelah itu Memi memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada IG.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 97 PK/Pid.Sus/2019, IG dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pasal 11 UU Tipikor, dengan pertimbangan Memi memberikan uang karena menurutnya IG telah membantu menyediakan suplai gula dan itu ada hubungannya dengan jabatan IG. Majelis Hakim juga menyatakan bahwa perbuatan IG menggunakan pengaruh kekuasaan untuk memperoleh sesuatu belum diatur dalam UU Tipikor. Perbuatan IG tidak ada hubungannya dengan jabatannya selaku Ketua DPD karena yang berwenang memberikan kuota gula impor adalah Direktur Perum Bulog.
