Chief Executive Officer Hukumonline, Arkka Dhiratara, dalam kesempatan berbincang bersama IDX Channel mengungkapkan sulitnya akses peraturan dan regulasi hukum terhadap masyarakat.
Namun, kini hadir Hukumonline.com sebagai platform yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang sulit memperoleh atau mendapatkan akses ke peraturan-peraturan, baik peraturan yang baru maupun keterhubungan peraturan satu sama lain.
“Dulu setelah reformasi, belum ada platform yang mengatur mengenai hukum. Kemudian, Hukumonline hadir memenuhi hal itu agar peraturan dan putusan bisa diakses oleh masyarakat luas,” kata Arkka dari saluran IDX Channel, Senin (6/2).
Baca Juga:
- Mengenal Ragam Jenis Layanan Legaltech Sepanjang 2019
- Urgensi Penerapan RegTech dan SupTech pada Industri Fintech
Arkka mengungkapkan, pasca reformasi peraturan dan putusan menjadi sesuatu yang hanya dapat diakses oleh sebagian orang, sedangkan pemerintah telah mengundangkan lewat undang-undang informasi publik mengenai kewajiban pempublikasian kebijakan masing-masing lembaga.
“Terkait peraturan atau putusan, pemerintah mewajibkan seluruh badan publik pemerintahan mempublikasikan kebijakan yang diambil, sehingga masyarakat bisa mengakses peraturan dengan mudah,” lanjut Arkka.
Chief Executive Officer Hukumonline, Arkka Dhiratara.
Hingga lebih dari dua dekade, Hukumonline terus berkembang dan meningkatkan layanan khususnya di bidang hukum ke taraf yang lebih baik. Kini, persoalan akses terhadap peraturan atau putusan tidak menjadi persoalan, namun muncul masalah lain yaitu mengenai pemahaman masyarakat terhadap hukum.
“Kini mengakses produk layanan hukum semakin mudah, memang pada masa setelah reformasi fokus Hukumonline adalah bagaimana masyarakat dapat akses ke peraturan yang sangat teknis dan detail, namun kini fokus Hukumonline adalah bagaimana masyarakat dapat memahami terkait teknis yang kompleks tersebut,” kata dia.
Saat ini, Hukumonline memiliki sejumlah produk hukum yang ditawarkan kepada pelanggan, di antaranya menyediakan konten terkait hukum dan regulasi, layanan konsultasi dan pelatihan hukum, serta solusi dan sistem kepatuhan regulasi berbasis teknologi.
Konten-konten tersebut terus ditingkatkan tidak hanya bagi perusahaan-perusahaan yang menjadi pelanggan Hukumonline, tetapi juga untuk firma hukum, pengacara, kementerian, biro hukum, institusi, serta universitas dan komunitas akademik.
“Hukumonline ingin mengisi ‘gap’ mengenai tingginya jumlah peraturan baru yang diundangkan atau disahkan tapi tidak dibarengi dengan kesiapan masyarakat. Kami sebagai perusahaan ingin bisa memberikan informasi berupa pengetahuan kepada pelanggan untuk mereka bisa navigate peraturan dan memahaminya lebih baik,” ujarnya.
Meski dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses pengetahuan hukum, Arkka mengakui bahwa banyak tantangan mengenalkan produk hukum kepada masyarakat khususnya kepada generasi muda yang juga menjadi salah satu sasaran Hukumonline.
“Sesuai dengan demografi, kini makin banyak anak muda yang attention spent-nya terhadap artikel semakin berkurang. Jadi sebagai perusahaan, kami memiliki misi agar semua orang melek hukum dan kita tingkatkan ke konten seperti video pendek atau infografis yang mudah diakses anak muda,” tuturnya.
Mengawali tahun 2023, Hukumonline mengusung sustainable growth yang harapannya dapat memberikan dampak dari segi bisnis, baik untuk perorangan yang berprofesi di bidang hukum maupun kepada masyarakat yang tidak memiliki latar belakang hukum.