“Korporasi ya, untuk kepentingan perusahaan. Fakta-fakta yang didapatkan saat ini itu baru sebatas individu-individu yang mengurus. Atas nama perusahaan tersebut, tetapi kami tidak menutup ruang untuk tentunya nanti ketika,” tuturnya.
Taufik mengatakan pihaknya akan menelusuri lebih lanjut apakah ada aliran dana yang digunakan oleh rekening perusahaan untuk memberikan suap terkait perizinan ini, termasuk manfaat yang diterima korporasi dari tindak pidana tersebut.
“Ada fakta-fakta di proses penyidikan yang akan dilakukan oleh penyidik ke depan ini, ditemukan aliran-aliran atau menggunakan rekening perusahaan yang kemudian dipakai untuk operasional perusahaan ya, sepertinya kan ada manfaat yang diterima oleh korporasi begitu. Nah, itu sudah masuk konteks. Unsur-unsur untuk kita mintakan,” tegasnya.
Pada 2022 lalu, KPK juga menangkap sejumlah petinggi PT Summarecon Agung Tbk terkait dengan pemberian suap penerbitan IMB Hotel Royal Kedhaton di Yogyakarta. Mereka di antaranya yaitu Oon Nusihono (ON), Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk; Dwi Dodik (DD), Manager Perizinan PT SA Tbk; dan Amita Kusumawaty (AK), Head of Finance PT SA Tbk. Dalam kelanjutannya, Oon ditetapkan menjadi tersangka.
Sementara dalam perkara di Bogor, Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur Utama PT Summarecon Agung melalui Yasih dan Levi diduga menyerahkan uang sebesar Rp1,5 miliar kepada Erwin, orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, agar membuka blokir sejumlah aset yang masih menjadi sengketa dengan ahli waris.
