Perkara Ini Jadi Asal Mula Dugaan Suap PT Summarecon ke Pejabat BPN
Terbaru

Perkara Ini Jadi Asal Mula Dugaan Suap PT Summarecon ke Pejabat BPN

PT Summarecon dianggap mengambil tanah milik ahli waris dan kemudian bersengketa di Pengadilan.

Aji Prasetyo
Bacaan 4 Menit

Lalu ada notaris dan PPAT, BPN Kabupaten Bogor, Bupati Bogor/Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bogor, Bapenda Kabupaten Bogor, Camat hingga Kepala Desa sebagai Turut Tergugat. Perkara ini berklasifikasi Perbuatan Melawan Hukum, dan amar putusannya menyatakan gugatan tidak diterima.

Namun, melansir SIPP PN Cibinong yang diakses pada 23 September 2026, perkara ini tertulis Penyerahan Kontra Memori Kasasi. Sebelumnya di Pengadilan Cibinong, ahli waris juga mengajukan gugatan dengan nomor perkara 417/Pdt.G/2024/PN Cbi, namun penetapan hakim menyatakan mengabulkan pencabutan gugatan oleh penggugat.

Rutin Siapkan Suap

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan jika perkara ini memang terkait sengketa lahan dengan ahli waris yang mengaku memiliki lahan tersebut namun digunakan oleh PT Summarecon. Tetapi Budi enggan berkata lebih jauh karena sengketa perdata bukanlah kewenangan KPK.

"Benar dugaannya demikian. Namun untuk case sengketanya dengan ahli waris, di luar lingkup kewenangan KPK," ucap Budi.

Dalam konferensi pers sebelumnya, Budi juga mengatakan peristiwa tertangkap tangan ini juga mengungkap keterlibatan pihak swasta, yaitu PT Summarecon Agung Tbk yang kembali terseret dalam pusaran praktik suap. Hal ini menjadi persoalan yang berulang, bahwa sebelumnya pada tahun 2022 lalu, pihak pengembang ini juga ikut tersangkut dalam perkara terkait kasus suap pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Yogyakarta.

“Hal ini mengindikasikan bahwa praktik korupsi bukan sekadar tindakan oknum semata, melainkan pola penyimpangan yang berulang kali dimanfaatkan oleh korporasi demi memuluskan ekspansi bisnis. Modus yang digunakan diduga ‘konsisten’ dari waktu ke waktu, yaitu menyediakan ‘dana khusus’ atau pelicin untuk meloloskan perizinan, manipulasi syarat administratif, hingga pelanggaran aturan tata ruang demi proyek bisnis,” kata Budi dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (15/9) malam.

Saat ditanya tentang peluang Summarecon menjadi Terdakwa Korporasi, Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, tidak menutup kemungkinan hal tersebut bisa saja diterapkan kepada Summarecon.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info