Dari perspektif Bank Indonesia (BI), analisis senior BI, Lestianto Medianto Mulyo menyebut, di tengah transformasi digital data pribadi menjadi bagian dari kompetisi ekonomi global. Terutama untuk sektor pembayaran dan infrastruktur data.
"Kita melihat data tidak hanya sebagai tanggung jawab regulasi, tapi juga sebagai kekuatan strategis, apalagi jika digunakan untuk investasi atau deteksi fraud," katanya.
Lestianto menjelaskan banyak prinsip yang digunakan dalam PDP di Indonesia disadur dari General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa. Namun, dia menilai penyesuaian dengan konteks nasional tetap penting. Misalnya, pada sektor sistem pembayaran, BI sedang merumuskan regulatory reform yang memasukkan prinsip manajemen konsen untuk penggunaan data secara tepat dan sah.
Sementara itu, Analisis Kebijakan Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Ajeng Risda Rahmadani mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022tentang PDP (UU PDP) terus meningkat. Sejak UU PDP disahkan, pihaknya fokus mendorong penyusunan peraturan teknis lewat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) PDP yang sedang dalam tahap harmonisasi lintas kementerian dan lembaga.
"Kami sudah bahas sekitar 196 dari 236 pasal dalam RPP PDP. Target kami bulan Juli ini selesai. Kami bekerja dari pagi hingga malam, dan sangat terbantu dengan dukungan dari OJK dan BI," ujar Ajeng.
Menurutnya, penyusunan RPP PDP cukup kompleks karena menyentuh berbagai sektor dan jenis data. Dalam UU PDP sendiri, data pribadi dibagi menjadi dua, yaitu data umum dan data spesifik, seperti data biometrik, kesehatan, dan keuangan. Namun, berbeda dari GDPR, UU PDP tidak menggunakan istilah ‘data sensitif’ secara langsung untuk menghindari ambiguitas.
‘Kami menyebutnya 'data spesifik' yang kemudian dapat diatur lebih lanjut oleh sektor masing-masing. Misalnya, Kementerian Agama bisa menentukan bahwa data agama termasuk data spesifik yang wajib dilindungi ekstra,’ paparnya.
Ajeng juga mengapresiasi industri fintech yang dianggap paling siap dalam implementasi UU PDP. Meskipun peraturan teknis belum rampung, banyak pelaku usaha sudah mulai menerapkan kode etik dan sistem PDP secara mandiri.
‘Kami melihat pelaku industri justru paling siap dibanding kementerian atau lembaga. Mereka sudah bergerak lebih awal, ini hal yang positif karena akan mempermudah implementasi saat regulasi resmi diberlakukan,’ tutupnya.
















