Perlindungan hukum terhadap buruh atau pekerja perempuan merupakan salah satu realisasi hak asasi manusia yang senantiasa diakui, dihargai, dan dilindungi. Pasal 76 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan beberapa keringanan kepada pekerja atau buruh perempuan.
Keringanan ini diberikan guna melindungi pekerja atau buruh perempuan yang secara kodrati perempuan memiliki tugas dan fungsi lain yang lebih penting dalam masyarakat, yaitu reproduksi.
Pekerja atau buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 hingga 07.00. Para pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatannya jika bekerja antara pukul 23.00 hingga 07.00.
Baca:
- Ragam Modus Pencucian Uang dari Investasi Ilegal
- Peran Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Bank Digital
Bagi pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan di antara pukul 23.00 hingga 07.00 wajib memberi makan dan minuman bergizi, menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja, dan menyediakan angkutan antar jemput yang berangkat dan pulang kerja antara pukul tersebut.
Tujuan adanya perlindungan hukum terhadap pekerja adalah untuk memberikan perlindungan dari kekuasaan perusahaan serta terciptanya suasana yang damai pada suatu perusahaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip hubungan industrial.
Berikut beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang terdapat dalam UU Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 76, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 93, Kepmenaker dan Transmigrasi No. 224 Tahun 2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Buruh Perempuan yang Lembur,.serta Peraturan Perusahaan atau perjanjian kerja bersama perusahaan yang meliputi: