Perlindungan Palsu bagi Bukan Perokok
Fokus

Perlindungan Palsu bagi Bukan Perokok

Setiap tanggal 31 Mei, masyarakat dunia memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Di Indonesia, mereka yang bukan perokok mestinya bisa menghirup udara lega dengan adanya aturan kawasan bebas rokok. Sayangnya, tidak ada sanksi bagi pelanggarnya.

Nay/APr
Bacaan 2 Menit

 

Bagi perempuan hamil, masalah menjadi lebih pelik. Dalam berbagai jurnal kesehatan sudah jelas disebutkan bahwa merokok membahayakan janin dan bisa meningkatkan resiko keguguran. Wajar, mereka tetap harus menumpang kendaraan umum, yang tidak memisahkan perokok dari yang tidak merokok.

 

Cita, 30, seorang mantan karyawan instansi pemerintah, menceritakan pengalamannya ketika hamil. Di kantornya yang ber-AC, hampir seluruh karyawan  di bagiannya merokok. "Saya sampai marah-marah terus. Mereka itu tidak punya perasaan atau bagaimana sih. Bagaimana kalau istri mereka hamil dan harus menelan semua asap rokok itu," ungkapnya gemas.

 

Cita dan beberapa rekannya kerap mengemukakan keluhan mereka melalui intranet di kantornya. Para perokok pasif ini meminta para rekannya untuk menghormati kawasan bebas rokok, no smoking area, di lingkungan kerjanya. "Saya tidak peduli jika para perokok ingin meracuni diri mereka sendiri. Tapi tolong jangan racuni kami dengan asap rokok hanya karena kami bekerja dengan mereka."

 

Sebagian masyarakat yang tidak merokok berpendapat bahwa semestinya pemerintah lah yang harus melindungi hak mereka. Pemerintah bisa menjamin hak mereka untuk menghirup udara yang tidak tercemar. Selain itu, perlu juga solusi bagi perokok tanpa menganggu lingkungan.

 

Kawasan tanpa rokok

 

PP No 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, yang baru diundangkan pada 10 Maret 2003, memuat aturan mengenai kawasan tanpa  rokok. PP ini sendiri telah menimbulkan kontroversi karena menghilangkan batas maksimum kandungan tar dan nikotin yang diperbolehkan di dalam rokok.

 

Pengaturan mengenai kawasan tanpa rokok sebenarnya sudah diatur dalam PP sebelumnya, yaitu PP No 81 Tahun 1999 yang diubah dengan PP No 38 Tahun 2000. Isi kedua PP itu mengenai kawasan tanpa rokok nyaris sama. Yaitu menyatakan tempat umum, tempat kerja, sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok.

 

Dalam aturan itu juga disebutkan bahwa dalam angkutan umum dapat disediakan tempat khusus untuk merokok. Ketentuannya, tempat khusus itu terpisah dengan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum itu dan tempat khusus itu dilengkapi dengan alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info