Pengajar di Universitas YARSI Jakarta ini mencontohkan, di kampusnya ada larang merokok. Bagi mereka yang ketahuan merokok di lingkungan kampus, akan mendapatkan sanksi teguran dan bisa mendapat sanksi administratif. Namun menurutnya, tidak sedikit lembaga yang mengababaikan dan tidak menyediakan kawasan tanpa rokok.
Sementara itu, Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) Marius Widjayarta menyatakan bahwa pengaturan kawasan bebas rokok sudah diatur sejak dahulu dalam PP No 81 Tahun 1999. Namun, peraturan itu tidak efektif. "Seharusnya tidak usah dibuat aturan baru, yang lama saja diefektifkan," ujar Marius kepada hukumonline.
Marius menyatakan bahwa dengan tidak adanya sanksi bagi pelanggar, maka aturan itu tidak dapat ditegakkan. Pelaksanaan aturan itu, seperti mengenai kawasan bebas rokok di tempat kerja, akhirnya hanya bergantung pada itikad baik dari pimpinan atau penanggungjawab tempat tersebut. Para pekerja pun tidak bisa menuntut pimpinan mereka berdasarkan aturan dalam PP itu. "Mana bisa, tidak ada sanksinya kok," tukas Marius.
Seharusnya, menurut Marius, dalam PP disebutkan dengan jelas sanksi bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai kawasan tanpa rokok. Bisa diberi peringatan, denda atau pidana. Singapura memberikan sanksi denda yang sangat tinggi bagi orang yang merokok di tempat umum. Sementara akhir Maret 2003, Walikota New York, Michael Blomberg, mengeluarkan larangan merokok di bar dan restoran. Padahal, di bar dan restoran, orang biasa ngobrol sambil merokok. Nah, kini mereka yang ketahuan melanggar aturan ini akan dikenakan denda AS$400.
Marius menilai, Departemen Kesehatan (Depkes) tampaknya ingin lepas tangan dengan mencantumkan ketentuan bahwa dalam PP yang baru, Pemda wajib mewujudkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Ia melihat, Depkes cenderung tidak mau bertanggungjawab dan melemparkan ke daerah-daerah. "Seharusnya pusat memberikan contoh, bukan melepas begitu saja. Kenderungannya kalau guru kencing berdiri, masa murid kencing duduk," ungkapnya.
Baif Basran, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kesehatan menyatakan bahwa berdasarkan informasi yang ia peroleh, dalam proses pembuatan PP tersebut memang tidak akan memberikan sanksi pidana untuk pengaturan kawasan bebas rokok.
Basran beralasan, dalam UU No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan tidak ada ketentuan pidana mengenai kawasan bebas rokok. "PP itu cenderung mengatur pidana sepanjang telah diatur oleh UU Kesehatan. Karena UU tidak mengatur pidana, maka PP tidak mengatur pidana," ujarnya kepada hukumonline.
