Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian harus menjadi momentum untuk membenahi berbagai persoalan mendasar yang selama ini membayangi gerakan koperasi nasional. Sejumlah isu krusial yang perlu mendapat perhatian dalam regulasi baru. Seperti penguatan pengawasan, perlindungan simpanan anggota, serta percepatan digitalisasi koperasi.
Guru Besar Sosiologi Organisasi FISIP Universitas Indonesia, Sudarsono Hardjosoekarto, menyodorkan beberapa opsi politik hukum dalam penyusunan regulasi perkoperasian. Pertama, membentuk Undang-Undang (UU) Pokok Perkoperasian sebagai payung utama yang memberikan mandat bagi penyusunan undang-undang sektoral. Seperti UU Koperasi Pertanian, UU Koperasi Perikanan, UU Koperasi Konsumen, UU Koperasi UMKM, dan jenis koperasi lainnya.
Kedua, menyusun satu UU Perkoperasian yang memuat ketentuan umum sekaligus pengaturan khusus bagi berbagai jenis koperasi, seperti koperasi pertanian, perikanan, konsumen, dan UMKM. Ketiga, tidak membentuk UU Pokok Perkoperasian, melainkan langsung menyusun undang-undang tersendiri untuk setiap jenis koperasi. Di sisi lain, Sudarsono mengingatkan adanya potensi tumpang tindih peran dan kewenangan antara koperasi desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Keberadaan kedua lembaga tersebut di tingkat desa perlu dirancang secara harmonis agar tidak saling bersaing dalam mengembangkan ekonomi masyarakat,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Pembahasan RUU Perkoperasian, Selasa (23/6/2026).
Baca juga:
- Delapan Substansi ini Perlu Diatur dalam RUU Penyadapan
- Sepakat RUU Perkoperasian Diparipurnakan, Begini Pandangan 8 Fraksi Partai
Meski demikian, ia optimistis koperasi dapat berkembang sepanjang struktur peraturan perundang-undangan dibangun untuk memperkuat fondasi koperasi yang berakar pada budaya gotong royong.
Sementara itu, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Euis Amalia, menegaskan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sudah tidak lagi memadai untuk menjawab kebutuhan koperasi modern, perkembangan ekonomi digital, dan sistem pengawasan yang lebih adaptif. Terlebih, regulasi tersebut telah berlaku selama lebih dari tiga dekade.
