Pemerintah telah memberikan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Keempat atas UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (RUU Perkoperasian) kepada Komisi VI DPR. RUU usul inisiatif DPR ini diharapkan dapat menyempurnakan UU 25/1992 yang berusia lebih dari 3 dekade.
Wakil Ketua Komisi VI DPR, Eko Hendro Purnomo, mengatakan UU 25/1992 yang diubah beberapa kali melalui UU Cipta Kerja dan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan belum mampu menjawab tantangan yang semakin berkembang.
“Perubahan struktur perekonomian, perkembangan teknologi digital, model usaha baru, tata kelola profesional, penguatan pengawasan dan perlindungan anggota memerlukan penyempurnaan pengaturan yang lebih komprehensif,” kata Eko dalam rapat kerja RUU Perkoperasian di Komplek Gedung Parlemen, Rabu (17/06/2026).
Praktik koperasi yang berjalan selama ini tak luput dari berbagai persoalan seperti kasus koperasi bermasalah yang berdampak pada anjloknya tingkat kepercayaan masyarakat. RUU Perkoperasian urgen untuk menyempurnakan UU 25/1992 sehingga punya kerangka hukum yang mampu mendorong koperasi lebih sehat, kuat, mandiri, profesional, adaptif, dan berdaya saing.
Baca juga:
- RUU Perkoperasian Perlu Mengadopsi Praktik Terbaik
- Baleg DPR Mulai Garap RUU Perkoperasian
- RUU Perkoperasian Harus Perkuat Pengawasan
RUU Perkoperasian ini memuat 118 perubahan dan 3 Pasal peralihan yang substansinya menyasar sedikitnya 10 poin penting. Pertama, definisi koperasi. Kedua, asas dan tujuan koperasi. Ketiga, keanggotaan koperasi. Keempat, perangkat organisasi yang baik mencakup rapat anggota, pengurus, pengawas, tata kelola jenjang tunggal dan Dewan Pengawas Syariah.
Kelima, modal, utang dan dana kemitraan. Keenam, usaha koperasi dan pengaturan koperasi yang melaksanakan usaha di sektor riil, sekunder, syariah, sektor jasa keuangan, dan usaha simpan pinjam, KSP syariah, dan unit simpan pinjam syariah. Termasuk pembiayaan syariah, perizinan dan pengawasan simpan pinjam koperasi.
















