Kebangkitan ekonomi nasional Indonesia pasca pandemi covid-19 ditopang oleh Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Lantaran hal itu pula pemerintah menjadikan UMKM sebagai salah satu prioritas untuk membantu pemulihan ekonomi nasional.
Dalam mendukung kemajuan UMKM di Indonesia, salah satu yang perlu diperhatikan adalah soal proteksi atas karya dan inovasi melalui pelindungan kekayaan intelektual (KI), baik itu hak cipta, merek, paten, desain industri, indikasi geografis, serta KI yang bersifat komunal. Menurut Staf Ahli Menteri Koperasi dan UMKM (Kemenkop) Luhur Prajarto, banyak UMKM Indonesia yang berada di sektor informal atau tak mengantongi izin. Padahal hal tersebut penting untuk meningkatkan national grand power guna kepentingan eskpor.
“HAKI itu penting, makanya Kementerian UMKM bagaimana mendorong UMKM dari informal menjadi formal. Kita kadang-kadang merasa keasikan dengan produk yang sudah jadi warisan leluhur, begitu di hak patenkan negara lain kita kelabakan. Perlindungan HAKI antara lain inovasi teknologi, kreativitas sehingga perlindungan HAKI sangat penting untuk melindungi ekonomi kreatif terutama UMKM,” kata Luhur dalam seminar kekayaan intelektual “Memacu Kreativitas dan Inovasi Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional”, Senin (21/11).
Baca Juga:
- Badai PHK: Perlukah Aturan Khusus Ketenagakerjaan Industri Startup?
- Diperlukan Kolaborasi Antar Pemangkun Kepentingan untuk Bangun Ekosistem KI UMKM
Sejauh ini, lanjut Luhur, pemerintah telah memberikan beberapa fasilitas kepada UMKM. Di sisi lain produk-produk UMKM Indonesia juga memiliki kelebihan national brand power yang dapat memenuhi kebutuhan buyer di luar negeri. Maka diperlukan strategi untuk meningkatkan national brand power dimaksud.
Beberapa strategi tersebu adalah; Pertama, membangun potitioning image produk Indonesia yang memiliki keunikan dengan culture Indonesia seperti batik dan tenun yang perlu dilestarikan. Kedua, perlu meneruskan potitioning tersebut secara konsisten dan kontinyu dalam setiap pameran di luar negeri.
Ketiga, memastikan semua produk yang mempunyai nilai warisan budaya memperoleh dukungan penuh dan fasilitas dari negara dalam pendaftaran HAKI. Keempat, produk-produk UMKM perlu didorong untuk melakukan konsolidasi merek bagi produk yang memiliki karakteristik. Kelima, menghubungkan UMKM untuk kebutuhan desain dengan 42 merek kampus yang memiliki fakultas desain. Dan keenam mempermudah pengeluaran rekomendasi permohonan pendaftaran merek dengan fasilitasi UMKM serta mengoptimalkan peran seluruh asosiasi dan ormas serta akademisi.