Teknologi informasi berkembang sedemikian cepat dan semakin canggih. Hal itu perlu dibarengi dengan regulasi yang memadai untuk mencegah dampak negatif seperti kejahatan siber (cybercrime). Maraknya kejahatan siber mengharuskan pemerintah harus bergerak cepat dengan berbagai perangkat hukumnya.
Ketua Divisi Hukum Indonesia Cyber Law Community (ICLC), Josua Sitompul mengatakan UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah cukup luas mengatur kejahatan siber (cybercrime). Tapi, apakah pengaturannya sudah memadai?. Misalnya kejahatan siber dengan memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) semakin berkembang.
Modus dan proses bisnis yang berjalan dalam melakukan kejahatan seperti apa?. Jika sudah diketahui secara spesifik masalahnya perlu dilakukan analisa. Misalnya, Pasal 32 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur tentang akses ilegal sudah memadai? .
Jika aturan yang ada dinilai sudah memadai, Josua menilai tak perlu membuat aturan baru. Terbitnya aturan baru yang serupa akan mengusik konsep pidana sebagai ultimum remedium dan kesatuan dalam melakukan penegakan hukum. Ketika regulasi yang ada dirasa belum memadai, sehingga dibutuhkan peraturan baru harus dianalisa lebih dulu untuk menentukan secara spesifik apa persoalan yang harus diatur.
Baca juga:
- Pemerintah dan DPR Godok Aturan Turunan Jelang Pemberlakuan KUHP Nasional
- Begini Tantangan Implementasi Rechterlijke Pardon KUHP Nasional

Suasana rapat dengar pendapat umum di ruang Komisi III DPR. Foto: ADY
KUHP Nasional menurut Josua mengadopsi beberapa ketentuan dalam UU ITE. Antara lain Pasal 169 KUHP Nasional mendefinisikan komputer sebagai alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optikal, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. Pasal 170 tentang informasi elektronik dan kode akses sebagaimana diatur Pasal 171.
Ada juga ketentuan yang diadopsi dari UU ITE tanpa memberikan definisi seperti ‘sarana teknologi informasi’ sebagaimana diatur Pasal 219, 228, 241 ayat (1), 243 ayat (1), 247, 250 ayat (1), 259 huruf c, 301 ayat (1), dan 441 KUHP Nasional. Kemudian istilah 'dokumen elektronik' sebagaimana Pasal 158, 258, dan 332 ayat (2) KUHP Nasional. Absennya definisi berbagai istilah tersebut dalam KUHP Nasional berpotensi menimbulkan persoalan salah satunya multitafsir.
















