Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
LHKPN kini menjadi sorotan setelah seorang mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo (RAT) memiliki harta kekayaan yang tidak sesuai dengan profilnya. Saat ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah memecat RAT sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tengah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Namun tak hanya RAT, KPK juga memeriksa satu pejabat Direktorat Bea dan Cukai yang memiliki harta kekayaan yang mencurigakan yakni Eko Darmanto (ED). Bahkan pekan depan pekan depan KPK berencana memanggil Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro.
Baca Juga:
- Penjelasan Hukum Pemberhentian PNS Tidak Dengan Hormat
- Penyelenggara Negara yang Wajib Melaporkan LHKPN
Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menjelaskan bahwa ada transaksi janggal senilai Rp300 triliun di lingkungan Kemenkeu, diduga melibatkan 450 pegawai pajak yang melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
“Tidak benar kalau isu berkembang kalau di Kemenkeu ada korupsi Rp300 triliun. Bukan korupsi, tapi pencucian uang," kata Mahfud dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (10/3).
Temuan yang dilaporkan Mahfud tentu sangat mengejutkan. Karena di satu sisi, Kemenkeu mengklaim bahwa angka kepatuhan pegawai untuk melaporkan LHKPN cukup tinggi. Artinya, fungsi LHKPN sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya korupsi tidak berjalan efektif.