Keterpaduan ini dapat dicapai apabila setiap instansi pemerintah dapat melakukan integrasi proses bisnisnya, integrasi aplikasi, dan berbagi pakai data antar instansi pemerintah. “Karena itu, diperlukan komitmen bersama dari seluruh instansi pemerintah untuk menerapkan strategi dan kebijakan tersebut. Dengan demikian, penerapan SPBE dapat berdampak pada efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja TIK,” imbuhnya.
Evaluasi penerapan SPBE tahun 2018 ini dilakukan di 640 instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Hal itu dilakukan untuk memperoleh nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di setiap instansi.
Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di instansi pusat dan daerah yang dievaluasi mencakup tiga hal, yakni domain kebijakan internal, tata kelola, dan layanan SPBE.
