Namun, karena kantor Kabupaten Jeneponto yang wilayahnya didominasi pegunungan, sinyal jaringan internet belum sepenuhnya mencapai ke sejumlah wilayah. Untuk mengatasi masalah itu, Pemkab melakukan kerjasama dengan Telkomsel untuk pengadaan sinyal. "Sudah kami anggarkan kurang lebih 2,6 miliar rupiah untuk 113 desa," jelasnya.
(Baca Juga: Keamanan Informasi e-Gov Masih Rentan)
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara mendapat banyak manfaat dari diterapkannya e-Govt ini. Kabag Organisasi Setda Kab Toraja Utara, Kornelia Untung, mengatakan, sistem ini bisa sangat menghemat waktu. "Saya rasa ini suatu langkah baru yang bisa memangkas waktu," jelas Kornelia.
Saat ini, Kabupaten Toraja Utara telah menggunakan sistem digital dalam hal perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi. Pemkab Toraja Utara memiliki aplikasi yang disebut SIMDA (Sistem Manajemen Daerah). "Di situ semua terhubung. Semua OPD bisa tahu soal penggunaan anggaran," ungkapnya.
(Baca Juga: Rangking e-Government Indonesia Meningkat)
Selain itu, laporan pembangunan di daerah Kabupaten Toraja Utara juga langsung bisa diketahui progresnya. Mulai realisasi secara fisik, juga realisasi budgetnya. Namun, karena letak geografisnya yang juga berupa pegunungan, masalah sinyal masih menjadi kendala. Meski begitu, Kornelia yakin, tahun ini e-Govt bisa diterapkan secara keseluruhan.
"Dan yang pasti kedepannya kita harus mengelola semua secara online. Pulang dari sini langsung bentuk tim evaluator," pungkasnya.
Terkait kendala penyelenggaran SPBE, Deputi Kelembagaan dan Tatalaksana Kementerian PANRB Rini Widyantini, mengatakan harus segera ditanggulangi dengan baik agar tidak menimbulkan pembororsan anggaran yang cukup besar. “Penerapan e-government diharapkan menjadi sarana meningkatkan kinerja birokrasi, bukan malah sebaliknya, membebani birokrasi,” ujarnya saat membuka Sosialisasi Evaluasi SPBE di Jakarta, Senin (19/3).
Rini menambahkan, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Kominfo, Kementerian PPN/Bappenas, Kemeneterian Dalam Negeri, serta kementerian /lembaga lain untuk mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan SPBE.
