Pertamina yang menjadi tergugat dalam kasus ini ditengarai telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Anti Monopoli. Ini untuk pertama kali Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan class action.
Para Penggugat, Waskito Adiriwibowo dkk yang tergabung dalam Komite Advokasi Pemakai Anti Kenaikan LPG (KAPAK LPG) menggunakan mekanisme dan atau prosedur gugatan perwakilan kelompok (class action) yang sudah diakui dalam doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Penggugat bertindak tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi sekaligus mewakili masyarakat konsumen elpiji (LPG) lainnya di Jabotabek yang mengalami kerugian karena dinaikkannya harga elpiji oleh Pertamina selaku Tergugat I pada 2 November 2000. Sementara yang menjadi Tergugat II adalah Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina.
Gugatan terhadap Pertamina didasarkan pada fakta bahwa Pertamina telah menaikkan harga jual gas elpiji sebesar 40% sejak 3 November 2000 tanpa pemberitahuan lisan maupun tertulis, tanpa proses sosialisasi dan tanpa melibatkan para Penggugat berikut konsumen elpiji lainnya. Padahal Pertamina selaku Tergugat I telah menikmati peningkatan penjualan elpiji yang tajam saat ini dan menguasai 80% dari total penjualan elpiji dalam negeri.
Sebaliknya, para Penggugat sebagai konsumen selalu memenuhi kewajiban hukumnya untuk membayar harga penjualan gas elpiji. Tergugat I juga dinilai telah mempengaruhi dan atau membentuk image, lewat promosi atau iklan di media massa, tentang manfaat dan kegunaan elpiji yang lebih efisien dan efektif untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari.
Melanggar UUPK
Perbuatan Pertamina didalilkan telah melanggar ketentuan pasal 4 b,c,d jo. Pasal 7 a, b, dan d jo. Pasal 12 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Yang pada intinya menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan.
Sebaliknya, pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, jujur, serta beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Perbuatan Tergugat I untuk menaikkan harga dan perbuatan Tergugat II untuk menyetujui kenaikkan harga telah melanggar ketentuan UUPK di atas.
















