Selain itu, perbuatan Tergugat I dan II diduga juga telah melanggar ketentuan Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-UndangAnti Monopoli).
Pasal 17 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan produksi dan pemasarn apabila barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya dan satu pelaku usaha mengusai lebih dari 50% pangsa pasar tertentu.
Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan oleh para Penggugat, mereka meminta Pengadilan agar Para Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi sebesar selisih kenaikan harga elpiji per bulan yang bersifat akumulatif setiap bulan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Sedangkan untuk ganti rugi immateriil Para penggugat meminta agar para Tergugat membayar ganti rugi sebesar 100 juta X 9 orang (jumlah penggugat) dan kepada masyarakat konsumen elpiji sebesar 100 juta per orang konsumen.
Sidang gugatan class action ini ditunda sampai 30 Januari 2001 karena Tergugat I belum memberikan kuasa. Herty Herawati dari Divisi Hukum Pertamina seusai sidang juga menjelaskan bahwa pihaknya sampai saat ini belum menerima kuasa dari Pertamina karena surat kuasa yang dimaksud belum ditandatangani.
















