Memperingati hari pers nasional 9 Februari 2023, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk segera merampungkan rancangan Perpres tentang Media Berkelanjutan. Presiden Joko Widodo menyebut rancangan Perpres itu intinya menata hubungan antara perusahaan platform digital dengan perusahaan pers nasional.
“Menkominfo mengajukan izin prakarsa untuk menyusun rancangan perpres tersebut. Saran saya, Menkominfo bertemu perwakilan pers kemudian dalam satu bulan perpres ini harus selesai. Jangan lebih dari satu bulan,” kata presiden ketika memberi sambutan pada peringatan Hari Pers Nasional 2023 di Medan, Kamis (9/2/2023) sebagaimana dikutip laman dewanpers.or.id.
Jokowi menyebut akan mengikuti beberapa pembahasan mengenai Perpres ini. Dia juga telah mengundang beberapa tokoh pers untuk diminta masukan tentang rancangan Perpres Media Berkelanjutan tersebut agar mendukung jurnalisme yang berkualitas.
Baca Juga:
- Presiden Akan Kenalkan Perpres Publisher Rights
- Membangun Model Pers yang Berkelanjutan untuk Media Massa
- Pemerintah Perlu Percepat Regulasi Publisher Rights dalam Ekosistem Media
Menurut Jokowi, pers nasional saat ini tidak sedang baik-baik saja. Dulu isu utamanya adalah kebebasan pers. Selalu itu yang disuarakan, tetapi apakah isu yang sekarang tetap sama? “Isu itu sudah bergeser. Kurang bebas apalagi kita sekarang. Pers sudah mencakup seluruh media informasi yang bisa tampil dalam bentuk digital. Semua orang bebas membuat berita dan sebebas-bebasnya,” ujar Jokowi.
Presiden melihat persoalan utama saat ini adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab, karena masyarakat kebanjiran berita dari media sosial (medsos) dan media digital lainnya. Termasuk platform-platform asing, dan umumnya tidak bereaksi atau dikendalikan oleh AI (artificial intelligence/kecerdasan buatan).
Dalam algoritma raksasa digital, Jokowi menyebut ada kecenderungan mementingkan sisi komersial saja dan hanya akan mendorong konten-konten recehan yang sensasional. Sekarang ini, kata dia, banyak sekali konten seperti itu dan mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme otentik.