KPPS Resmi Diperkenalkan, Ini Syarat agar Dapat Pinjaman!
Terbaru

KPPS Resmi Diperkenalkan, Ini Syarat agar Dapat Pinjaman!

Melalui Permenko 7/2026, Pemerintah memperkenalkan KPPS sebagai langkah mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi perempuan. Berikut ulasannya.

Tim Publikasi Hukumonline
Bacaan 2 Menit
Ilustrasi
Ilustrasi

Pemerintah resmi menerbitkan dan memberlakukan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Perempuan Prasejahtera (“Permenko 7/2026”) per 5 Agustus 2026. Pada intinya, Permenko 7/2026 memperkenalkan Kredit Perempuan Prasejahtera atau KPPS sebagai program pembiayaan berbasis kelompok bagi perempuan prasejahtera.

Apa itu KPPS dan bagaimana syaratnya? Kredit Perempuan Prasejahtera atau KPPS adalah kredit/pembiayaan produktif dengan layanan pemberdayaan yang berbasis kelompok dengan sasaran utama kelompok perempuan prasejahtera yang sedang memiliki usaha atau akan berusaha.

Pelaksanaan KPPS sendiri bertujuan untuk menyediakan akses kredit/pembiayaan produktif bagi perempuan prasejahtera, memberikan kesempatan berusaha, meningkatkan lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kualifikasi Penerima KPPS

Siapa yang bisa menjadi penerima KPPS? Penerima KPPS merupakan perempuan yang memenuhi persyaratan berikut.

  1. Memiliki NIK (yang dibuktikan dengan KTP-el atau surat keterangan pembuatan KTP-el).
  2. Memiliki kartu keluarga.
  3. Berasal dari keluarga prasejahtera dan terverifikasi berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional dan termasuk dalam desil 1 s.d. desil 4.
  4. Tergabung dalam kelompok yang memenuhi syarat.
  5. Mempunyai usaha dan akan melakukan usaha.

Lebih lanjut, suatu kelompok dinyatakan memenuhi syarat apabila memenuhi hal-hal berikut.

  1. Jumlah anggota paling sedikit 5 orang di lingkungan yang sama.
  2. Memiliki kepengurusan kelompok, paling sedikit ketua.
  3. Memiliki kesepakatan kelompok, paling sedikit mengatur hak dan kewajiban anggota mekanisme pertemuan secara periodik, serta penyelesaian permasalahan anggota.
  4. Seluruh anggota menyatakan kesediaan mengikuti layanan pemberdayaan yang diselenggarakan oleh penyalur KPPS.
  5. Seluruh anggota kelompok menyatakan kesediaan untuk menerapkan mekanisme tanggung renteng sesuai dengan ketentuan penyalur KPPS.
  6. Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh penyalur KPPS sesuai dengan pedoman pelaksanaan program.

Besar Pinjaman, Bunga, dan Jangka Waktu KPPS

Besar pinjaman KPPS tertinggi adalah Rp15.000.000 per akad per penerima KPPS. Penerima KPPS dapat menerima KPPS dalam beberapa kali akad, tanpa batasan frekuensi akad, dan tanpa batasan jumlah akumulasi pinjaman.

Suku bunga atau marjin KPPS adalah sebesar 8% flat per tahun. Jangka waktu (pinjaman) KPPS paling lama 24 bulan dengan grace period sesuai dengan ketentuan yang berlaku di penyalur KPPS. Jangka waktu ini dapat dilakukan perpanjangan menjadi paling lama 26 bulan terhitung sejak tanggal perjanjian kredit / pembiayaan awal.

Pembayaran dan Restrukturisasi KPPS

Pembayaran KPPS dapat dilakukan secara berkala dan/atau sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara penerima KPPS dan penyalur KPPS dengan memperhatikan kebutuhan skema pembayaran Penerima KPPS.

Restrukturisasi KPPS dapat dilakukan dalam bentuk suplesi dan/atau perpanjangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Restrukturisasi berbentuk suplesi dilakukan dengan sisa pokok kredit atau jumlah baki debet paling banyak Rp15 juta. Sementara itu, restrukturisasi berbentuk perpanjangan dilakukan paling lama 48 bulan sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal.

Follow Official Whatsapp Channel Hukumonline untuk mendapatkan update terkini seputar dunia hukum Indonesia sekarang juga! Klik link berikut untuk bergabung!

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info