Presiden Joko Widodo telah memutuskan kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan baku ke negara lain. Tujuannya agar dapat memastikan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Kebijakan tersebut tersebut tentu sudah dipikir matang presiden. Tapi, boleh jadi kebijakan tersebut terdapat kelebihan dan kekurangannya. Lantas apa saja plus minus kebijakan tersebut?
Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin menilai kebijakan total menutup kran ekspor Coconut Palm oil (CPO) beserta produk minyak goreng dalam upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan minyak goreng di pasaran amat disayangkan. Bila kebijakan diambil pemerintah dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang tidak fair dan berlebihan malah bakal menimbulkan masalah baru lainnya.
“Seperti di level petani dan daerah,” ujarnya melalui keterangannya, Senin (25/4/2022).
Bagi Sultan, kebijakan pelarangan secara total boleh jadi bakal berbahaya bagi reputasi dagang Indonesia di pasar global, khususnya bagi para eksportir. Menurutnya, pemerintah sebaiknya mengutamakan menjaga keseimbangan kebutuhan domestik serta memenuhi permintaan pasar ekspor yang bakal berdampak langsung terhadap posisi neraca perdagangan dalam negeri.
Dia paham betul kebijakan yang ditempuh pemerintah bertujuan positif bagi masyarakat luas. Apalagi telah terdapat tersangka mafia minyak goreng dari pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag) serta sejumlah pengusaha. Tapi lagi-lagi, Sultan mengingatkan kebijakan yang ditempuh pemerintah tak akan bergerak signifikan berpengaruh terhadap nilai tukar petani dan gejolak ekonomi di daerah penghasil sawit.
Senator asal Bengkulu itu menyoroti dari aspek kekurangan dari kebijakan tersebut. Menurutnya, kebijakan pelarangan ekspor tersebut bakal berpotensi merugikan neraca dagang Indonesia di tengah meningkatkan permintaan dan harga CPO di pasar global. Sementara masyarakat hanya meminta agar harga minyak goreng kemasan maupun curah dapat kembali normal seperti sebelum terjadinya penghapusan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Price Domestik Obligation (DPO) serta harga eceran tertinggi (HET).
“Jika kebijakan ini dipaksakan, maka yang rugi tentu jutaan petani serta karyawan perkebunan sawit dan tentunya pertumbuhan ekonomi daerah penghasil sawit pun akan bergejolak,” ujarnya.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita berpandangan ada dampak dari larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya terhadap industri. Tapi, itu bakal berdampak minimal. Berdasarkan data kementerian yang dipimpinnya, dampaknya tak akan besar. Menurutnya kebijakan larangan ekspor tersebut, porsi ketersediaan minyak goreng yang semula diperuntukan ekspor bakal dialokasikan bagi kebutuhan dalam negeri.