Seiring berlakunya KUHP Nasional, sejumlah pengadilan mulai menerapkan aturan hukum terbaru tersebut. Pengadilan Negeri (PN) Garut menerapkan putusan pemaafan hakim (judicial pardon), yang menandai era baru dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.
Dilansir dari laman Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (suarabsdk.com), putusan ini dianggap sebagai tonggak penting penerapan Pasal 54 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) di tingkat peradilan pertama. Hal ini sekaligus menjadi penanda konkret hadirnya hukum pidana yang lebih berkeadilan dan berperikemanusiaan.
Dalam perkara nomor 412/Pid.B/2025/PN Grt, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan. Namun, majelis memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana maupun tindakan kepada terdakwa.
Baca Juga:
- Paradigma Baru Pemidanaan, Menilik Implementasi KUHP Baru di Sejumlah Pengadilan
- Kejati Bali Soroti Poin-poin Krusial dalam Penerapan KUHAP Baru
Alasannya, fakta persidangan menunjukkan bahwa antara terdakwa dan korban telah terjadi perdamaian secara sukarela tanpa tekanan. Terdakwa juga telah memberikan restitusi kepada korban berupa penggantian biaya pengobatan, sehingga akibat dari perbuatan pidana tersebut telah dipulihkan. Dengan kata lain, kerugian korban telah diselesaikan dan hubungan sosial yang sempat retak telah diperbaiki.
Namun, tampaknya putusan ini belum berkekuatan hukum tetap (inkracht). "Pemberitahuan permohonan banding," tulis Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Garut saat diakses pada Senin (2/2).
Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2025 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2026 memberikan pedoman penting bagi hakim dalam menerapkan judicial pardon. Salah satu penekanan utamanya adalah larangan mempertukarkan alasan pemaafan hakim dengan alasan peniadaan pidana, seperti alasan pembenar atau alasan pemaaf.
















