Polemik LPDP dan Blind Spot Pengawasan Keimigrasian WNI
OPINI

Polemik LPDP dan Blind Spot Pengawasan Keimigrasian WNI

Instrumen hukumnya ada, mekanismenya tersedia, dan tidak membutuhkan legislasi baru. Yang belum ada adalah kemauan kelembagaan untuk memanfaatkan dan mengoptimalnya. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Keimigrasian, memberikan ruang Simkim yang dapat diakses oleh instansi dan/atau lembaga pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

•Bacaan 5 Menit

Polemik beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang melibatkan alumni berinisial DS dan suaminya AI pada Februari 2026 telah menjadi cermin bagi persoalan yang jauh lebih struktural. Di balik narasi moral yang mendominasi ruang publik, soal rasa syukur, kesetiaan, dan kewajiban yang diabaikan, tersembunyi pertanyaan lebih mendasar dari perspektif hukum keimigrasian: sejauh mana negara memiliki kapasitas kelembagaan untuk mengawasi warga negaranya sendiri yang berada di luar negeri, khususnya mereka yang diberangkatkan atas beban anggaran publik?

Ibnu Ismoyo dan Stephanie Kristina Susanto. Foto: Istimewa
Ibnu Ismoyo dan Stephanie Kristina Susanto. Foto: Istimewa

Kerangka Normatif yang Sudah Berlapis

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, landasan pengawasan keimigrasian atas WNI sebenarnya sudah tersusun cukup lengkap. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024, menegaskan dalam Pasal 66 ayat (1) bahwa pengawasan keimigrasian mencakup WNI yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, serta yang berada di luar negeri. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Keimigrasian, yang telah empat kali diubah dan terakhir diperbarui melalui PP Nomor 40 Tahun 2023.

Pada tingkat teknis, Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Permenimipas) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian, yang mulai berlaku sejak 7 Maret 2025, merupakan regulasi terbaru dan paling komprehensif yang menggantikan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2017. Permenimipas ini ditetapkan secara eksplisit untuk meningkatkan pengawasan keimigrasian terhadap WNI sekaligus memberikan kepastian hukum dalam tindakan administratif keimigrasian, karena peraturan sebelumnya dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini.

Pasal 2 Permenimipas 2/2025 menegaskan bahwa pengawasan keimigrasian meliputi pengawasan terhadap WNI, orang asing, dan penjamin. Pasal 6 memperinci bahwa pengawasan terhadap WNI dilakukan pada saat permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI), keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan berada di luar wilayah Indonesia.

Pasal 14 Permenimipas 2/2025, sebagaimana terlihat dalam ketentuan yang menjadi dasar tulisan ini, mengatur bahwa pengawasan lapangan terhadap WNI di luar wilayah Indonesia dilakukan dengan tiga cara: mencari dan mendapatkan keterangan mengenai keberadaan WNI, melakukan wawancara pada saat memohon DPRI, dan melakukan koordinasi dengan pemerintah negara setempat melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia. Pengawasan ini dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan RI, atau apabila belum ada pejabat imigrasi yang ditunjuk, oleh pejabat dinas luar negeri yang telah mendapatkan pelatihan di bidang keimigrasian.​

Pasal 15 merinci mekanismenya lebih jauh: pengumpulan data dan informasi mengenai keberadaan dan kegiatan WNI, pengumpulan data terkait pencegahan tindak pidana perdagangan orang, serta koordinasi dengan pemerintah negara setempat secara formal maupun nonformal. Sementara itu, Pasal 16 menegaskan bahwa Direktur Jenderal melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan lapangan terhadap WNI di luar negeri, termasuk memberikan perbantuan teknis.​

Lebih jauh lagi, Pasal 18 Permenimipas 2/2025 bahkan mengatur kemungkinan pengawasan tertutup di luar wilayah Indonesia, yang mencakup wawancara tidak resmi, pengintaian, pelacakan, pembuntutan, hingga penyusupan, apabila sasaran diduga tidak kooperatif atau akan menghindari pengawasan. Negara, secara normatif, telah memiliki instrumen pengawasan yang sangat ekstensif. Persoalannya bukan ketiadaan kewenangan, melainkan ketiadaan data yang memungkinkan kewenangan itu diaktifkan secara tepat sasaran.​

Halaman selanjutnya:Simkim dan Kunci yang...
kewarganegaraankeimigrasianwarga negara asingwarga negara indonesia
Ibnu Ismoyo

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Stephanie Kristina Susanto
Stephanie Kristina Susanto

Peneliti Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info