Semestinya ada penegakan hukum administrasi dan program deradikalisasi yang diberikan lebih dulu. “Tidak bisa hanya dengan pengumuman rapat terbatas menjadi keputusan administrasi yang berdasarkan hukum,” ujarnya.
Pasal 29 UU Kewarganegaraan memerintahkan pengumuman nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini dipertegas pasal 39 PP Tata Cara Kewarganegaraan. Untuk sampai ke tahap itu, pemerintah harus memenuhi rambu-rambu dalam regulasi kewarganegaraan.
Hal lain yang menjadi perlu dipertimbangkan adalah ‘membuang’ para WNI yang menjadi anggota ISIS tersebut tidak menyelesaikan masalah. “Anak-anak itu tidak mengikuti program deradikalisasi. Kalau akhirnya bisa masuk secara ilegal ke Indonesia atau negara lain, akan menyimpan dendam dan bisa menjadi teroris yang lebih buruk lagi,” Ali menambahkan.
Selain itu, Ali menyoroti sikap berbeda pemerintah terhadap seratus lebih para WNI yang dideportasi dari Turki setelah terbukti anggota ISIS. “Mereka itu sudah diterima kembali, diberi program deradikalisasi, dibina BNPT, nah kali ini beda sikap,” katanya.
Hak kewarganegaraan disebutnya sebagai hak asasi manusia yang berkaitan erat dengan hak asasi lainnya. Terutama karena pemenuhan hak asasi manusia banyak dilakukan melalui tindakan negara. (ANT)
