Terpisah, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menjelaskan soal pencabutan kewarganegaraan WNI yang pernah menjadi kombatan ISIS. "Menurut undang-undang orang kehilangan status kewarganegaraannya dengan beberapa alasan, antara lain ikut dalam kegiatan tentara asing," kata Mahfud sebagaimana dilansir dari Antara.
Hal itu, lanjut dia, berdasarkan UU Kewarganegaraan pasal 23 ayat 1 huruf d, yang menyebutkan kehilangan kewarganegaraan disebabkan karena "masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden". Selain itu, PP Tata Cara Kewarganegaraan menyebutkan, pencabutan itu dilakukan oleh presiden harus melalui proses hukum.
"Bukan pengadilan ya. Proses hukum administrasi diteliti oleh menteri lalu ditetapkan oleh presiden. Jadi, jangan mempertentangkan saya dengan Pak Moeldoko (KSP). Pak Moeldoko benar kehilangan status kewarganegaraan secara otomatis," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.
Namun, pencabutan kewarganegaraan itu harus ada proses administrasinya, di mana hukum administrasi itu diatur di pasal 32 dan pasal 33. "Bahwa itu nanti menteri memeriksa ya sesudah oke serahkan ke Presiden. Presiden mengeluarkan itu proses hukum namanya proses hukum administrasi. Jadi, bukan proses pengadilan. Jadi, benar Pak Moeldoko itu," jelas Mahfud.
Pencabutan status kewarganegaraan itu dapat dituangkan dalam keputusan Presiden. "Iya (Keppres), tapi bukan proses pengadilan ya," katanya. Terkait proses penerbitan Keppres soal pencabutan kewarganegaraan WNI eks itu, kata Mahfud, bisa ditanyakan langsung kepada Presiden Jokowi. "Kalau itu tanya ke Presiden," katanya.
Baca:
- Pemerintah Ingin Pulangkan Eks ISIS? Ini Pendapat Pakar Hukum
- Dari Polemik Pemulangan WNI Hingga Pasal Terdampak Omnibus Law
Menegakkan hukum tanpa melanggar hukum dan HAM
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ali Abdillah mengingatkan persoalan hilangnya kewarganegaraan secara otomatis para WNI yang menjadi anggota ISIS masih jadi perdebatan ahli hukum. Pasal 23 UU Kewarganegaraan mengatur rincian penyebab hilangnya status WNI. Rincian tersebut juga dipertegas dalam pasal 31 PP Tata Cara Kewarganegaraan. Persoalan ada yang membakar paspor pun tidak bisa langsung diartikan telah melepaskan status WNI atas nama hukum.
