Meski negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas perkara ini, tapi Tulus mengingatkan jika pemerintah tidak mungkin dibebani dengan tanggung jawab mengembalikan seluruh dana jamaah yang sudah disetor ke First Travel. Hal itu akan menjadi preseden buruk untuk perkara-perkara lain.
“Secara moral memang harus begitu negara bertanggung jawab, tapi nanti kalau terjadi lagi kasus seperti ini akan menjadi preseden buruk, nanti pihak-pihak lain juga melakukan hal itu karena nanti negara yang ganti. Jadi tidak bisa segampang itu menuntut karena bisa menjalar ke kasus yang lain,” imbuhnya.
Aset yang tersisa, lanjutnya, bisa dimusyawarahkan dan dialihkan ke hal-hal positif yang disepakati oleh jamaah. Seperti diberikan untuk dana sosial yatim piatu atau dana sosial lainnya yang memiliki manfaat kepada umat, bukan untuk disita negara.
Sementara itu salah satu jamaah First Travel, Zuherial, mengaku kecewa dengan putusan MA yang memutuskan menyita seluruh aset First Travel untuk negara. Ia mengaku heran atas putusan itu karena negara sama sekali tak dirugikan dalam perkara tersebut.
“Itu ‘kan bukan uang korupsi, uang umrah naik haji, ini negara tidak berhak, harus kembali ke jamaah,” kata Zuherial kepada hukumonline.
Dari total kerugian kurang lebih Rp908 miliar, Zuherial menyebut aset yang tersisa saat ini hanya sebesar Rp38 miliar. Angka tersebut jika dibagikan kepada seluruh jamaah, kurang lebih hanya mendapatkan Rp50 ribu per jamaah.
(Baca: Menyoal Kewenangan Negara dalam Perampasan Aset First Travel)
Zulheri berharap Presiden Jokowi dapat memperhatikan kasus ini dan meminta Jokowi untuk mengungkap ulang proses hukum dalam perkara First Travel tersebut. “Kita sudah surati Jokowi minta ungkap ulang. Itu uang dari awal tidak transparan, contoh yang restoran di Nusa Dua Bali, rumah mewah di Sentul dan lain-lain itu tidak ada,” harapnya.
