Sabtu, 16 November 2019

Menyoal Kewenangan Negara dalam Perampasan Aset First Travel

Negara tidak punya hak atas uang tersebut. Masyarakat yang menjadi korban bisa menggugat negara.
Mochammad Januar Rizki
Foto: youtube.com

Kabar nelangsa harus diterima para jemaah yang menjadi korban penipuan perusahaan perjalanan First Travel. Meski pemilik First Travel divonis hukuman pidana 20 tahun dan 18 tahun penjara, namun seluruh aset perusahaan yang menjadi barang bukti tidak dikembalikan kepada jemaah. Aset-aset tersebut menjadi barang rampasan negara yang artinya tidak dikembalikan kepada jemaah melainkan jadi rampasan negara.

 

Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Depok dan dikuatkan Mahkamah Agung dalam putusan kasasi Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018. Hal ini tentunya mendapat penolakan dari jemaah First Travel. Kuasa hukum korban jamaah First Travel, TM Luthfi Yazid menyesalkan putusan tersebut karena seharusnya korban jemaah First Travel mendapatkan ganti rugi dari aset-aset tersebut. Bahkan, Lutfhi menyatakan perampasan aset oleh negara dengan mengabaikan kepentingan korban jemaah merupakan perbuatan ilegal.

 

“Lebih dari itu Kajari tahu bahwa aset tersebut bukanlah uang korupsi melainkan uang jemaah. Andaikan uang hasil korupsi adalah benar jika dirampas dan diserahkan kepada negara. Namun ini uang jemaah. Jadi kalau aset FT kemudian dilelang oleh Kajari dan diserahkan kepada negara maka ini namanya ilegal,” jelas Luthfi dalam keterangan persnya.

 

Selain itu, dia juga menambahkan terdapat Surat Keputusan Menteri Agama No 589 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa seluruh uang jemaah wajib kembali atau diberangkatkan. Sayangnya, SK tersebut sampai saat ini tidak dilaksanakan. Padahal, data diri para korban jemaah First Travel telah diserahkan ke Crisis Center di Bareskrim Mabes Polri yang dibentuk Kementerian Agama, Mabes Polri dan Otoritas Jasa Keuangan.

 

“SK Menteri Agama menyebutkan bahwa uang jemaah harus dikembalikan seluruhnya atau jemaah diberangkatkan. Tapi Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin saat itu yang mewakili Presiden RI keputusannya hanya seperti “macan ompong,” tambah Luthfi.

 

Dia juga membandingkan permasalahan First Travel ini dengan kasus lain seperti Lumpur Lapindo dan Bank Century. Dalam dua kasus tersebut, negara turut campur dalam memberikan dana kepada para korban.

 

Baca:

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua