Sabtu, 16 November 2019

Menyoal Kewenangan Negara dalam Perampasan Aset First Travel

Negara tidak punya hak atas uang tersebut. Masyarakat yang menjadi korban bisa menggugat negara.
Mochammad Januar Rizki
Foto: youtube.com

Kabar nelangsa harus diterima para jemaah yang menjadi korban penipuan perusahaan perjalanan First Travel. Meski pemilik First Travel divonis hukuman pidana 20 tahun dan 18 tahun penjara, namun seluruh aset perusahaan yang menjadi barang bukti tidak dikembalikan kepada jemaah. Aset-aset tersebut menjadi barang rampasan negara yang artinya tidak dikembalikan kepada jemaah melainkan jadi rampasan negara.

 

Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Depok dan dikuatkan Mahkamah Agung dalam putusan kasasi Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018. Hal ini tentunya mendapat penolakan dari jemaah First Travel. Kuasa hukum korban jamaah First Travel, TM Luthfi Yazid menyesalkan putusan tersebut karena seharusnya korban jemaah First Travel mendapatkan ganti rugi dari aset-aset tersebut. Bahkan, Lutfhi menyatakan perampasan aset oleh negara dengan mengabaikan kepentingan korban jemaah merupakan perbuatan ilegal.

 

“Lebih dari itu Kajari tahu bahwa aset tersebut bukanlah uang korupsi melainkan uang jemaah. Andaikan uang hasil korupsi adalah benar jika dirampas dan diserahkan kepada negara. Namun ini uang jemaah. Jadi kalau aset FT kemudian dilelang oleh Kajari dan diserahkan kepada negara maka ini namanya ilegal,” jelas Luthfi dalam keterangan persnya.

 

Selain itu, dia juga menambahkan terdapat Surat Keputusan Menteri Agama No 589 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa seluruh uang jemaah wajib kembali atau diberangkatkan. Sayangnya, SK tersebut sampai saat ini tidak dilaksanakan. Padahal, data diri para korban jemaah First Travel telah diserahkan ke Crisis Center di Bareskrim Mabes Polri yang dibentuk Kementerian Agama, Mabes Polri dan Otoritas Jasa Keuangan.

 

“SK Menteri Agama menyebutkan bahwa uang jemaah harus dikembalikan seluruhnya atau jemaah diberangkatkan. Tapi Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin saat itu yang mewakili Presiden RI keputusannya hanya seperti “macan ompong,” tambah Luthfi.

 

Dia juga membandingkan permasalahan First Travel ini dengan kasus lain seperti Lumpur Lapindo dan Bank Century. Dalam dua kasus tersebut, negara turut campur dalam memberikan dana kepada para korban.

 

Baca:

 

Dia mengusulkan agar pemerintah tetap memberatkan para korban salah satunya dengan cara bernegosiasi dengan pemerintah Arab Saudi agar memberikan bantuan atau keringanan dalam penginapan jemaah, keringanan visa, transportasi hingga tiket pesawat. Dia mendorong agar instansi pemerintah terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung dapat mencari solusi kerugian jemaah.

 

“Para pemangku jabatan yang memiliki otoritas dapat duduk bersama untuk mencarikan solusi atas persoalan ini agar tidak berlarut-larut dan agar tidak terulang. Jangan biarkan keresahan mereka meluas dan kepercayaan kepada pemerintah makin tergerus,” pungkasnya.

 

Lantas seperti apa dasar hukumnya?

Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan fakta hukum di persidangan ternyata Pengurus Pengelola Asset Korban First Travel menyampaikan surat dan pernyataan penolakan menerima pengembalian barang bukti tersebut. Kemudian, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, barang-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan disita dari para Terdakwa yang telah terbukti selain melakukan tindak pidana Penipuan juga terbukti melakukan tindak pidana Pencucian Uang. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP juncto Pasal 46 KUHAP barang-barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

 

 

Negara memang memiliki dasar hukum untuk merampas aset First Travel menjadi milik negara. Namun, negara dianggap tidak punya hak atas aset tersebut karena sumbernya dari uang para korban jemaah. Bahkan, masyarakat yang jadi korban penipuan First Travel tersebut dapat menggugat negara. Hal ini disampaikan ahli hukum pidana dan dosen FH Universitas Pancasila, Rocky Marbun.

 

“Secara substantif, negara tidak punya hak atas uang tersebut. Masyarakat yang menjadi korban bisa menggugat negara,” jelas Rocky saat dihubungi Hukumonline, Jumat (15/11).

 

Dia juga mengusulkan agar negara bernegosiasi sehingga para korban bisa mendapatkan ganti rugi. Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga dapat berperan sebagai mediator antara negara dengan para korban. “Karena sebagai korban tindak pidana toh oleh UU Perlindungan Saksi dan Korban pula diberikan hak untuk memperoleh kompensasi dan atau restitusi,” jelas Rocky.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua