Jumat, 21 June 2019

Sita Pidana vs Sita Umum Kepailitan: Mana yang Didahulukan?

Baik sita pidana, sita umum, sita perdata, kekuasaan atas harta/benda tetap ada pada Negara. Namun bukan berarti semuanya menjadi milik negara.
Hamalatul Qur'ani
Acara diskusi Pendidikan Kelanjutan AKPI Tahun 2019 dengan tema “Sita Pidana Vs Sita Umum Kepailitan”, Kamis (21/6). Foto: HMQ

Benturan antara Kepentingan Kepolisan dan Kejaksaan untuk melakukan sita pidana dengan kepentingan kurator untuk melakukan Sita umum kepailitan masih sering terjadi di lapangan. Kasus First Travel (FA), Abu Tour (AT), Koperasi Pandawa dan kasus lainnya menjadi contoh bahwa konsekuensi keadilan bagi ‘pemilik hak sebenarnya’ masih terabaikan oleh Negara.

 

Bagaimana mungkin lantaran masuk dalam sita pidana, aset FA dan AT yang seharusnya merupakan hak jamaah/kreditur malah dijadikan aset negara sekalipun di dalamnya tak ditemukan unsur kerugian negara?

 

Mendudukan persoalan kembali pada aspek filosofis dilakukannya sita dalam konteks pidana maupun kepailitan menjadi diperlukan. Guru Besar Hukum Pidana FH UGM Eddy OS Hiariej mengatakan, memang kedudukan sita pidana lebih didahulukan ketimbang sita umum, mengingat karakter pidana yang merupakan hukum publik memiliki kedudukan yang lebih tinggi ketimbang hukum privat.

 

Namun penting digaris bawahi bahwa dalam konteks sita pidana penyidik boleh mengajukan penyitaan tapi penguasaan terhadap benda itu tidak boleh diberikan kepada penyidik, cukup berada dalam penguasaan pengadilan. Penyidik membutuhkan benda itu hanya untuk kepentingan pembuktian.

 

Menurutnya, baik sita pidana, sita umum, sita perdata, kekuasaan atas harta/benda tetap ada pada Negara. Namun bukan berarti semuanya menjadi milik negara. Dalam kasus First Travel misalnya, seharusnya pengadilan memerintahkan bukan dikembalikan kepada negara, tapi dibagi-bagikan kembali kepada mereka yang merugi.

 

“Karena itu kan uang orang, uang umat, bukan uang Negara,” ujarnya.

 

Intinya, urgensitas sita pidana terfokus pada kepentingan pembuktian oleh penyidik, setelah selesai pembuktian harus dikembalikan kepada yang berhak. Di tengah kondisi minimnya aturan yang menegaskan persinggungan ini, kontrol sebetulnya ada di tangan pengadilan. Seharusnya, pengadilan menjadi pintu untuk meluruskan persoalan ini bukan malah memperkeruh dengan mengembalikan aset kepada negara.

 

Sekretaris Jenderal Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Imran Nating, menambahkan kendala lainnya bahwa kejaksaan dan kepolisian tidak mempunyai instrumen untuk menyelesaikan persoalan pembagian harta sitaan pasca pembuktian itu kepada kreditur. Satu-satunya yang mempunyai instrumen untuk melakukan pembagian harta debitor itu adalah proses kepailitan yaitu melalui kurator.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua