Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Ardiansyah, mengklaim jika pihaknya sudah mengambil langkah antisipasi terkait perkara yang membelit First Travel. Sebelum kasus First Travel naik ke meja hijau, BPKN sudah memberikan dua kali rekomendasi kepada Kementerian Agama pada tahun 2016 dan 2018.
Rekomendasi BPKN tersebut diakui Ardiansyah ditindaklanjuti baik oleh Kementerian Agama. Pasalnya setelah menindaklanjuti nota kesepahaman yang telah ditandatangani pada 8 Februari 2019 yang lalu oleh Pimpinan Kementerian dan Lembaga, satgas dibetuk pada Selasa (7/5).
Penandatanganan Kerja Sama (PKS) Pembentukan Satgas dihadiri oleh delapan pejabat setingkat eselon I yang berasal dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).
“Keputusan tentang kasus First Travel sudah inkracht sehingga pihak Kejaksaan diminta untuk mengeksekusi keputusan yang ada dan menyiapkan perangkat hukum dan sistem administrasi yang memadai bekerjasama dengan Kementerian Agama dan pemangku kepentingan lainnya dengan membagikan uang hasil sitaannya kepada konsumen secara proporsional sebagai pemulihan hak konsumen dan bukti bahwa negara hadir,” katanya dalam rilis yang diterima oleh hukumonline.
“Insiden perlindungan konsumen seperti kasus first travel akan terus terjadi apabila tidak ada langkah antisipasi serta pengawasan. Pemerintah harus mengambil langkah segera untuk mengakomodir ledakan insiden PK yang berpotensi terjadi di penjuru tanah air", pungkasnya.
Murni Pertimbangan Hakim
Sementara, Komisi Yudisial menilai putusan kasasi Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh majelis hakim tentang aset PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel disita oleh negara tidak menyalahi, baik secara aturan maupun etik.
"Itu murni pertimbangan hukum. Hakimnya normatif, ya, tidak salah," ujar Ketua KY Jaja Ahmad Jayus usai menjadi narasumber dalam acara bertajuk "Konsolidasi Jejaring Komisi Yudisial" di Bogor, Jawa Barat, Jumat (22/11).
