Peraturan Pemerintah (PP) tentang transisi PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dari tangan Nippon Asahan Aluminium (NAA) menjadi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diperkirakan selesai medio 2014. Saat ini pemerintah masih membahas rancangannya, dan sudah memasuki tahap akhir. “PP sebentar lagi rampung,” kata Menko Perekonomuan Hatta Rajasa.
Kamis (06/3) kemarin pemerintah menyelenggarakan rapat koordinasi yang membahas antara lain masalah Inalum. Berdasarkan hasil koordinasi, kelak Kementerian Perindustrian berperan besar menyusun desain transisi Inalum. “Ekspansinya didesain oleh Menteri Perindustrian,” kata Hatta usai rapat.
Saat ini, Hatta menambahkan, pemerintah masih membahas beberapa hal sebelum proses transisi Inalum menjadi BUMN direalisasikan. Ada beberapa poin penting yang masih diselaraskan dan terus dikaji. Misalnya, pembahasan status otoritas saham, paska otoritas saham melaksanakan tugas sampai menunggu tugas, audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta memberikan status akhir dalam kerangka tugas yang sudah dijalankan selama ini.
Lebih lanjut Hatta menegaskan, pemerintah juga tengah menuntaskan beberapa persoalan terkait transisi Inalum seperti menyelesaikan pending smelter termasuk di dalamnya pengelolaan Sungai Toba, Jasa Tirta-1, sharing cost, serta isu lingkungan dan lahan.
“Kita minta dituntaskan dan nanti ada satu tim yang akan menuntaskan pending smelter. Semuanya masih sesuai dengan masterplan Kementerian Perindustrian,” jelas Hatta.
Selain itu, Hatta juga mengharapkan selesainya PP Inalum sejalan dengan penyertaan modal dalam negeri sehingga lahan sebesar 1400 hektar dapat segera menjadi bagian dari perusahaan BUMN.
Sementara itu Menperin MS Hidayat mengatakan PP Inalum dipastikan akan selesai bulan ini. Pasca penetapan Inalum menjadi BUMN, Hidayat memastikan produksi aluminium akan lebih mengutamakan untuk pasokan kebutuhan dalam negeri. “Pasar domestik bisa memasok 80 persen,” kata Hidayat.
Melalui transisi menjadi BUMN, Hidayat menargetkan produksi Inalum selama lima tahun ke depan akan meningkat dengan tajam. Jika saat ini produksi mencapai 270 ribu ton per tahun, maka akan meningkat menjadi 400 ribu ton per tahun.
Atas dasar hal tersebut, Hidayat pun optimis Inalum akan mampu memenuhi 80 persen kebutuhan domestik aluminium Indonesia. Disamping itu, juga tetap melakukan ekspor dengan tetap mementingkan pasokan dalam negeri terleih dahulu.
"Kalau sudah terserap kami menggalakkan dengan hilirisasi yang menggunakan produk alumunium dari Inalum. Sembari meningkatkan kualitas aluminiumnya.Sukur-sukur kita bisa meningkatkan menjadi alumunium alloy, yang digunakan sebagai pembuatan pesawat terbang atau industri yang lebih canggih," ujarnya.
Sementara terkait penambahan modal Inalum, salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah melalui Initial Public Offering (IPO). Melalui IPO, lanjut Hidayat, diharapkan dapat memberikan suntikan modal guna memperbesar kapasitas pabrik. Rencananya, pemerintah akan memperbesar kapasitas mesin dan memperluas pabrik.
Kamis (06/3) kemarin pemerintah menyelenggarakan rapat koordinasi yang membahas antara lain masalah Inalum. Berdasarkan hasil koordinasi, kelak Kementerian Perindustrian berperan besar menyusun desain transisi Inalum. “Ekspansinya didesain oleh Menteri Perindustrian,” kata Hatta usai rapat.
Saat ini, Hatta menambahkan, pemerintah masih membahas beberapa hal sebelum proses transisi Inalum menjadi BUMN direalisasikan. Ada beberapa poin penting yang masih diselaraskan dan terus dikaji. Misalnya, pembahasan status otoritas saham, paska otoritas saham melaksanakan tugas sampai menunggu tugas, audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta memberikan status akhir dalam kerangka tugas yang sudah dijalankan selama ini.
Lebih lanjut Hatta menegaskan, pemerintah juga tengah menuntaskan beberapa persoalan terkait transisi Inalum seperti menyelesaikan pending smelter termasuk di dalamnya pengelolaan Sungai Toba, Jasa Tirta-1, sharing cost, serta isu lingkungan dan lahan.
“Kita minta dituntaskan dan nanti ada satu tim yang akan menuntaskan pending smelter. Semuanya masih sesuai dengan masterplan Kementerian Perindustrian,” jelas Hatta.
Selain itu, Hatta juga mengharapkan selesainya PP Inalum sejalan dengan penyertaan modal dalam negeri sehingga lahan sebesar 1400 hektar dapat segera menjadi bagian dari perusahaan BUMN.
Sementara itu Menperin MS Hidayat mengatakan PP Inalum dipastikan akan selesai bulan ini. Pasca penetapan Inalum menjadi BUMN, Hidayat memastikan produksi aluminium akan lebih mengutamakan untuk pasokan kebutuhan dalam negeri. “Pasar domestik bisa memasok 80 persen,” kata Hidayat.
Melalui transisi menjadi BUMN, Hidayat menargetkan produksi Inalum selama lima tahun ke depan akan meningkat dengan tajam. Jika saat ini produksi mencapai 270 ribu ton per tahun, maka akan meningkat menjadi 400 ribu ton per tahun.
Atas dasar hal tersebut, Hidayat pun optimis Inalum akan mampu memenuhi 80 persen kebutuhan domestik aluminium Indonesia. Disamping itu, juga tetap melakukan ekspor dengan tetap mementingkan pasokan dalam negeri terleih dahulu.
"Kalau sudah terserap kami menggalakkan dengan hilirisasi yang menggunakan produk alumunium dari Inalum. Sembari meningkatkan kualitas aluminiumnya.Sukur-sukur kita bisa meningkatkan menjadi alumunium alloy, yang digunakan sebagai pembuatan pesawat terbang atau industri yang lebih canggih," ujarnya.
Sementara terkait penambahan modal Inalum, salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah melalui Initial Public Offering (IPO). Melalui IPO, lanjut Hidayat, diharapkan dapat memberikan suntikan modal guna memperbesar kapasitas pabrik. Rencananya, pemerintah akan memperbesar kapasitas mesin dan memperluas pabrik.