PP Inovasi Daerah Diteken, Begini Isinya

Menurut PP ini, inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemda. Agar tujuan tersebut tercapai, maka sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: a. peningkatan pelayanan publik; b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan c. peningkatan daya saing daerah.

Bentuk inovasi daerah meliputi inovasi tata kelola Pemda, inovasi pelayanan publik dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan kriteria inovasi daerah meliputi mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi, memberi manfaat bagi daerah/masyarakat, tidak mengakibatkan pembebanan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan dapat direplikasi.

Sementara usulan inisiatif inovasi daerah dapat berasal dari kepala Daerah, anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN), perangkat daerah dan anggota masyarakat. Inisiatif sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, dilengkapi dengan proposal inovasi daerah yang sekurang-kurangnya memuat bentuk inovasi, rancang bangun inovasi dan pokok perubahan yang akan dilakukan, tujuan inovasi daerah, manfaat yang diperoleh, waktu uji coba inovasi dan anggaran, jika diperlukan.

Selanjutnya, proposal inovasi daerah dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak. Menurut PP ini, tim independen beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan, dan dikoordinasikan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

“Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah, kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada kepala Daerah,” bunyi Pasal 10 ayat (3) PP ini.

Selanjutnya, kepala daerah menetapkan keputusan mengenai inovasi daerah disertai dengan penetapan perangkat daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba inovasi daerah. Keputusan ini kemudian disampaikan oleh kepala Daerah kepada Menteri yang membawahi urusan pemerintahan. Lalu, Menteri melakukan pendataan terhadap inovasi daerah sebagai dasar pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah.

Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud, tata laksana pada perangkat daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.

Untuk itu, menurut PP ini, pelaksana inovasi daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba inovasi daerah kepada perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. “Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan,” bunyi Pasal 17 ayat (3) PP ini.

PP ini juga menegaskan, inovasi daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemda berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba inovasi daerah.

(Baca Juga: Menelusuri Rasio Legis Aturan Pemberhentian Sementara Kepala Daerah)

Menurut PP ini, untuk penerapan inovasi daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Sedangkan untuk penerapan inovasi daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemda dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

“Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan,” bunyi Pasal  20 ayat (3) PP ini.

Sementara di ayat berikutnya disebutkan,  penerapan inovasi daerah dilaporkan oleh kepala daerah kepada Menteri paling lambat enam bulan sejak Perda atau Perkada ditetapkan. Berdasarkan laporan penerapan inovasi daerah sebagaimana dimaksud, menurut Menteri melakukan pembahasan untuk mengkaji kemungkinan penerapannya pada daerah lain dan penyiapan kebijakan nasional yang dapat melindungi hasil inovasi daerah tersebut. 

Pembahasan ini dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi urusan pemerintahan yang menjadi objek inovasi dan/atau perguruan tinggi. Selain itu, menurut PP ini, Menteri memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemda berdasarkan penilaian terhadap daerah yang melaksanakan inovasi daerah.

“Penilaian terhadap Daerah yang mengembangkan lnovasi Daerah didasarkan pada kriteria: a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik; dan b. dapat diterapkan pada Daerah lain,” bunyi Pasal 23 PP ini.

(Baca Juga: Kerugian BUMN atau BUMD, Negara Bisa Gugat Perdata Komisaris dan Direksi)

PP ini juga menyebutkan, Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemda terhadap inovasi daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya setelah berkoordinasi dengan Menteri. Dalam hal insentif diberikan dalam bentuk fiskal, PP ini menegaskan, pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 15 September 2017.