Seperti diketahui, MK pada 21 Desember 2006 memutuskan tentang ‘judicial review’ pasal 53 dan pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK. Putusan bernomor 012-016-019/PUU-IV/2006 dimohon sejumlah mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu Mulyana W Kusumah, Nazaruddin Sjamsuddin, Ramlan Surbakti, Rusadi Kantaprawira, Daan Dimara, Chusnul Mar'iyah, Valina Singka Subekti, Safder Yusacc (Sekjen KPU), dan 2 pegawai KPU lain serta Tarcisius Walla sebagai pemohon kedua.
MK dalam putusannya kala itu berpandangan bahwa syarat dan tata cara penyadapan harus ditetapkan dengan Undang-Undang. Entah dalam UU KPK yang akan diperbaiki atau dalam Undang-Undang lain. Pengaturan itu penting karena penyadapan di sisi lain adalah tindakan pembatasan HAM yang menurut Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945, harus diatur dalam Undang-Undang.
Hakim Konstitusi Akil Mochtar kembali menegaskan Senin (14/12), jika pemerintah bersikeras mengatur penyadapan dengan Peraturan Pemerintah maka hal itu dapat disebut tindakan inkonstitusional.
Menanggapi itu, Tifatul menyatakan penyadapan yang dilakukan KPK hanya berdasarkan Permenkominfo No 11 Tahun 2006. Sedangkan pemerintah berpendapat hal itu harus ada payung hukum sehingga pemerintah menyusun RPP.
Menurutnya, jika sudah disahkan, maka PP akan bersifat sementara. "Ini berlaku sampai ada UU yang mengatur penyadapan," tandasnya.
Tifatul menolak penilaian adanya tindakan inkonstitusional jika pemerintah tetap memaksakan untuk mengesahkan RPP Penyadapan.
Peneliti hukum Indonesian Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah ketika dihubungi menyatakan logika Menkominfo tidak ada dalam praktik hukum maupun literatur pendidikan hukum manapun. “Berarti pasal dalam UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang bermasalah,” tandasnya.
















