Polemik seputar Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyadapan yang sedang disusun oleh Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) menuai protes dari sejumlah kalangan. Tindakan ini dinilai membahayakan pemberantasan korupsi. Pasalnya, selama ini proses penyadapan dalam kasus korupsi dilakukan dengan mudah. Tanpa harus direpotkan dengan prosedur meminta izin ke instansi lain.
Salah satu yang disoroti adalah perlunya izin ketua pengadilan bila penyidik dari lembaga penegak hukum akan melakukan penyadapan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Rancangan Peraturan Pemerintah Penyadapan bakal menghambat usaha penyelidikan pemberantasan korupsi yang dilakukan komisi. RPP akan menghambat efektifitas KPK membongkar dan menangkap tangan koruptor kelas kakap.
“Sepertinya, ada upaya pelemahan penyelidikan kasus korupsi,” tegas penasihat KPK Abdullah Hehamahua, Jumat (4/12). Menurutnya, RPP itu akan menggembirakan koruptor dan calon koruptor. “Apalagi, jika KPK harus lebih dulu meminta izin menyadap pada Pengadilan Negeri, peluang bocornya operasi KPK sangat tinggi,” kata Abdullah.
Mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan berpendapat lain. Ia mengaku setuju dengan aturan penyadapan harus mendapat izin dari pengadilan. Namun, ia tak setuju dengan keterlibatan Menkominfo dalam proses penyadapan. “Mereka bukan penegak hukum,” ujarnya di Gedung MA, Jumat (4/12). Sebelumnya, Menkominfo Tifatul Sembiring mengutarakan penegak hukum harus meng-order ke Depkominfo terlebih dahulu ketika melakukan penyadapan. Baru kemudian, izin pengadilan baru bisa dikantongi.
Menurut Bagir, para penegak hukum bisa langsung meminta izin penyadapan ke ketua pengadilan. Ia menambahkan, di belahan dunia manapun, penyadapan memang harus melalui izin pengadilan. “Di seluruh dunia memang begitu,” tuturnya. Alasannya, karena ini terkait dengan hak asasi manusia setiap warga negara.
Lebih lanjut Bagir menjelaskan, penyadapan tanpa prosedur yang ketat berpotensi melangggar hak asasi manusia. “Itu kan hak orang untuk berkomunikasi dan hak rahasia institusi. Itu harus dijamin oleh UU dan telah dijamin oleh UUD 1945,” jelasnya. Ia mengatakan bila hak ini diacak-acak berarti penegak hukum telah melanggar konstitusi.
