PP Sanksi Administratif Segera Terbit
Berita

PP Sanksi Administratif Segera Terbit

Tinggal menunggu ditandatangani.

RED
Bacaan 2 Menit
Menteri PAN-RB, Yuddy Chrisnandi (baju putih). Foto: RES
Menteri PAN-RB, Yuddy Chrisnandi (baju putih). Foto: RES

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi mengatakan, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Sanksi Administratif akan segera terbit. PP ini merupakan pelaksanaan dari UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

“PP tersebut sudah disampaikan ke Presiden, dan sedang menunggu untuk ditandatangani serta penerbitan penomorannya,” kata Yuddy sebagaimana dikutip dari laman resmi menpan.go.id, Senin (12/10).

Atas dasar itu, Kemenpan RB terus melakukan sosialisasi UU tersebut. Kali ini, sosialisasi dilakukan untuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat di Surabaya, Jawa Timur. Menurutnya, sosialisasi diperlukan agar tidak menimbulkan keraguan bagi para pejabat dalam mengambil kebijakan.

UU Administrasi Pemerintahan, lanjut Yuddy, diharapkan tak hanya dipahami oleh pejabat negara. Tapi juga oleh aparat penegak hukum. “Kami masih menerima laporan di daerah, banyak aparatur penegak hukum yang melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terkait masalah administrasi,” katanya.

Yuddy mengatakan, dalam UU Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa jika ada kebijakan yang diambil pejabat negara tidak bertendensi atau tidak masuk dalam ranah pidana, maka sanksinya hanya bersifat administratif. Tapi jika berpotensi menimbulkan kerugian, maka pejabat yang bersangkutan bisa diberikan sanksi untuk mengembalikan uang tersebut, sehingga tidak harus dipidanakan.

Dalam UU Administrasi Pemerintahan, Yuddy menambahkan, juga mengatur posisi Kepolisian dan Kejaksaan. Menurutnya, setiap adanya dugaan pelanggaran terkait suatu kebijakan, maka polisi atau pun jaksa tidak boleh langsung memeriksa sebelum inspektorat atau pengawas internal melakukan proses pendalaman bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"Jika ada pelanggaran administrasi maka sanksinya pun hanya bersifat administrasi sehingga tidak ada lagi kriminalisasi. Dengan adanya arahan Presiden atas terbitnya Undang-Undang dan PP ini diharapkan seluruh pejabat daerah bisa betul-betul memahami," tutur Yuddy.

Atas dasar itu, kata Yuddy, sosialisasi menjadi hal penting agar ke depan tak menimbulkan keraguan dari para pejabat dalam mengambil kebijakan. Karena kebijakan penting yang tidak berpretensi untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok, tidak bermasuk untuk menyalahgunakan wewenang tidak dikategorikan masuk dalam tindak pidana.

Ia berharap, para pejabat harus jujur dan memiliki rasa tanggung jawab, amanah, mengedepankan profesionalisme serta berada di atas aturan-aturan yang berlaku sebelum mengambil kebijakan. “Kalau berjalan dengan baik, orientasinya untuk memperlancar program-program pembangunan dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, maka kita tidak akan dipidanakan," kata Yuddy.

Asisten Deputi 5 Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB, Hastori mengatakan, sosialisasi UU Administrasi Pemerintahan telah dilaksanakan di pusat maupun daerah dalam dua tahapan pelaksanaan yaitu Denpasar, Solo, Batam, Makassar, dan Surabaya, dan Jakarta. Sosialisasi di Surabaya ini diikuti oleh peserta dari wilayah regional Kalimantan dengan jumlah kurang lebih 250 orang. 

Para pejabat yang diundang meliputi para Gubernur/Bupati/Walikota, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, para Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, para Kepala Biro/Bagian yang menangani hukum, inspektur dan dan Kepala Pengadilan Negeri/Pengadilan Tata Usaha Negara.

Melalui sosialisasi ini diharapkan akan terbentuk persamaan pemahaman dari seluruh jajaran pejabat pemerintahan maupun masyarakat pada umumnya mengenai materi yang diatur dalam UU ini. Selain itu, UU ini akan menjadi dasar bagi pejabat pemerintahan dalam penetapan keputusannya, dan masyarakat akan terlindungi hak-haknya dalam penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info