PPATK Minta Kewenangan Menunda Transaksi
Berita

PPATK Minta Kewenangan Menunda Transaksi

PPATK berharap memiliki aparat penyidik yang tidak hanya dari pihak kepolisian saja, tetapi juga pajak dan pasar modal.

Oleh:
Fat
Bacaan 2 Menit
Kepala PPATK Yunus Husein.  Foto ; Sgp
Kepala PPATK Yunus Husein. Foto ; Sgp

DPR melanjutkan pembahasan RUU revisi terhadap UU No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) berharap revisi ini akan memberi kewenangan yang lebih kuat sehingga segala transaksi keuangan yang mencurigakan bisa ditelusuri.

 

Menurut Kepala PPATK Yunus Husein, pihak yang wajib lapor (reporting parties) apabila terjadi transaksi yang mencurigakan harus diperluas. Sebelumnya, reporting parties terbatas pada penyedia jasa keuangan, yakni bank dan lembaga keuangan non bank. Namun, kata Yunus, ketentuan ini perlu diubah mengingat perkembangan modus pencucian uang yang semakin canggih.

 

“Padahal hasil kejahatan bukan hanya melalui bank, banyak lari ke properti, beli mobil, beli perhiasan, dan lain-lain. Itu tidak terdeteksi, sehingga sesuai dengan standar internasional yang sudah direvisi pada tahun 2003, pihak wajib lapor akan berubah, selain penyedia jasa keuangan, juga meliputi dengan profesi-profesi tertentu dan bisnis-bisnis tertentu,” tuturnya.

 

Lebih luas lagi, lanjut Yunus, reporting parties juga bisa meliputi advokat dan notaris. Kedua profesi ini bisa dibebankan kewajiban melapor jika mengetahui adanya transaksi keuangan yang mencurigakan. “Itu akan memperluas kemampuan kami mencari transaksi hasil-hasil kejahatan lari kemana,” terangnya.

 

Lalu, Yunus juga berharap PPATK diberi kewenangan penyelidikan. Kewenangan ini, menurutnya, akan sangat berguna bagi instansi penegak hukum lain yang akan melakukan penyidikan. PPATK juga berharap diberi kewenangan membekukan atau menunda transaksi. Permintaan ini berkaca pada pengalaman PPATK yang pernah melaporkan kasus money laundering tetapi uang yang dicurigai keburu raib karena telat diblokir.

 

“Tapi dengan adanya kewenangan ini di tangan PPATK bisa menunda beberapa hari transaksi, kemudian mungkin bisa diselamatkan proceed of crime yang sudah kami laporkan, papar Yunus.

Halaman Selanjutnya:
Tags: