Pasangan capres Prabowo Subianto–Hatta Rajasa enggan bergantung terhadap hutang luar negeri dalam pembangunan di dalam negeri. Pasangan ini sepakat kebijakan pembangunan lima tahun ke depan, mengandalkan dana dari APBN.
“Jadi Prabowo-Hatta dengan tegas mengatakan, kita tidak mau lagi bergantung hutang dari luar negeri,” ujar Direktur Kebijakan dan Program Kampanye pasangan Prabowo-Hatta, Drajad Wibowo dalam sebuah diskusi di Gedung DPD, Rabu (28/5).
Menurut Drajad, dalam penyusunan visi dan misi memang tidak hanya dilakukan oleh Prabowo dan Hatta, tetapi dilakukan oleh tim penyusun. Setelah dilakukan diskusi, disepakati pembangunan lima tahun ke depan tidak boleh lagi bergantung dengan mengandalkan pinjaman utang luar negeri, melainkan mengutamakan dana dari APBN.
Jika pasangan Prabowo-Hatta menang dalam perhelatan Pilpres mendatang, setidaknya pemerintahan rezim baru itu enggan diintervensi oleh pihak asing. “Kami tidak ingin kebijakan pembangunan Prabowo didikte oleh pemberi utang,” ujarnya.
Sudah menjadi rahasia umum, acapkali negara luar atau bank dunia memberikan kucuran utang dengan beragam persyaratan. Menurut Drajad, pernah satu kali ia mengetahui adanya kucuran utang diberikan dengan persyaratan melepas puluhan BUMN. Dengan kata lain, saham tersebut dijual ke pihak asing.
Padahal, BUMN merupakan aset negara yang harus dijaga, bukan sebaliknya digadaikan demi kucuran utang. “Kita tidak mau karena jutaan dolar, kita harus melepas puluhan BUMN. Visi misi kita membangun Indonesia makmur dan bermartabat. Bagiamana kita mau mandiri kalau masih mengandalkan utang luar negeri,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuturkan, capres yang diusungnya berkomitmen melakukan penarikan utang menjadi nol.
Sejatinya dalam diskusi hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Patrice Rio Capella sebagai perwakilan Capres Jokowi-JK. Namun hingga di penghujung diskusi, Patrice tak juga hadir. Padahal, kehadiran dari kubu Jokowi-JK penting untuk memaparkan visi misinya.
Dosen Ekologi Politik dan Sosiologi Pedesaan IPB, Arya Hadi Dharmawan, mengatakan masyarakat berharap pemimpin yang memiliki arah kebijakan dan kedaulatan serta kemandirian kepribadian bangsa. Menurutnya, visi dan misi kubu Jokowi-JK jauh lebih detail dibanding dengan kubu Prabowo-Hatta.
Arya berpandangan, visi misi kubu Jokowi lebih mengedepankan kelemahan sendi perekonomian. Misalnya kemiskinan, kesenjangan sosial, kerusakan lingkungan hidup, over eksploitasi sumber daya alam, lemahnya jaminan kesehatanh dan kualitas hidup, ketimpangan ekonomi serta hutang luar negeri.
Sayangnya, dalam penjabaran visi misi yang disampaikan kubu Jokowi tidak menjabarkan terkait utang luar negeri. Ia menilai kedua capres sama-sama memiliki kelebihan. “Pak Prabowo itu lebih menyerang, sedangkan Jokowi itu pelan,” pungkasnya.
“Jadi Prabowo-Hatta dengan tegas mengatakan, kita tidak mau lagi bergantung hutang dari luar negeri,” ujar Direktur Kebijakan dan Program Kampanye pasangan Prabowo-Hatta, Drajad Wibowo dalam sebuah diskusi di Gedung DPD, Rabu (28/5).
Menurut Drajad, dalam penyusunan visi dan misi memang tidak hanya dilakukan oleh Prabowo dan Hatta, tetapi dilakukan oleh tim penyusun. Setelah dilakukan diskusi, disepakati pembangunan lima tahun ke depan tidak boleh lagi bergantung dengan mengandalkan pinjaman utang luar negeri, melainkan mengutamakan dana dari APBN.
Jika pasangan Prabowo-Hatta menang dalam perhelatan Pilpres mendatang, setidaknya pemerintahan rezim baru itu enggan diintervensi oleh pihak asing. “Kami tidak ingin kebijakan pembangunan Prabowo didikte oleh pemberi utang,” ujarnya.
Sudah menjadi rahasia umum, acapkali negara luar atau bank dunia memberikan kucuran utang dengan beragam persyaratan. Menurut Drajad, pernah satu kali ia mengetahui adanya kucuran utang diberikan dengan persyaratan melepas puluhan BUMN. Dengan kata lain, saham tersebut dijual ke pihak asing.
Padahal, BUMN merupakan aset negara yang harus dijaga, bukan sebaliknya digadaikan demi kucuran utang. “Kita tidak mau karena jutaan dolar, kita harus melepas puluhan BUMN. Visi misi kita membangun Indonesia makmur dan bermartabat. Bagiamana kita mau mandiri kalau masih mengandalkan utang luar negeri,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuturkan, capres yang diusungnya berkomitmen melakukan penarikan utang menjadi nol.
Sejatinya dalam diskusi hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Patrice Rio Capella sebagai perwakilan Capres Jokowi-JK. Namun hingga di penghujung diskusi, Patrice tak juga hadir. Padahal, kehadiran dari kubu Jokowi-JK penting untuk memaparkan visi misinya.
Dosen Ekologi Politik dan Sosiologi Pedesaan IPB, Arya Hadi Dharmawan, mengatakan masyarakat berharap pemimpin yang memiliki arah kebijakan dan kedaulatan serta kemandirian kepribadian bangsa. Menurutnya, visi dan misi kubu Jokowi-JK jauh lebih detail dibanding dengan kubu Prabowo-Hatta.
Arya berpandangan, visi misi kubu Jokowi lebih mengedepankan kelemahan sendi perekonomian. Misalnya kemiskinan, kesenjangan sosial, kerusakan lingkungan hidup, over eksploitasi sumber daya alam, lemahnya jaminan kesehatanh dan kualitas hidup, ketimpangan ekonomi serta hutang luar negeri.
Sayangnya, dalam penjabaran visi misi yang disampaikan kubu Jokowi tidak menjabarkan terkait utang luar negeri. Ia menilai kedua capres sama-sama memiliki kelebihan. “Pak Prabowo itu lebih menyerang, sedangkan Jokowi itu pelan,” pungkasnya.