Ia menyebut keputusan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) adalah pilihan terakhir pemerintah. "Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian, dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran," kata Presiden.
Presiden menyampaikan pernyataan resmi tersebut dengan didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. "Semestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit," ungkap Presiden.
Pemerintah sudah menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150 ribu/bulan dan mulai diberikan pada bulan September selama 4 bulan. Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta/bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu.
"Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan," kata Presiden.
Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. "Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu," katanya.
Terkesan mendadak
Terpisah, Anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Demokrat Sartono Hutomo mengkritik kebijakan kenaikan harga BBM yang terkesan agak mendadak. “Mengenai waktu kenaikan, pemerintah seolah-olah tidak memikirkan kegiatan ekonomi yang sedang berjalan di akhir pekan ini. Biasanya kenaikan harga BBM dilakukan di pergantian hari untuk mempermudahkan adaptasi dari kenaikan harga. Ini di siang hari mendadak. Bayangkan rakyat kecil seperti angkot, supir truk dan lain-lain yang di tengah perjalanan harus menyesuaikan,” kata Sartono dalam keterangannya, Sabtu (3/9/2022).
Dia mempertanyakan mengenai kenaikan harga BBM, bukankah baru beberapa hari yang lalu pemerintah menurunkan harga BBM, seperti pertamax turbo sebagai imbas dari turunnya harga minyak dunia ke level USD 80? “Apabila trendnya turun kembali atau bagaimana? Apakah pemerintah sadar kenaikan harga BBM akan berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat? Inflasi akan mengalami kenaikan dan juga harga bahan pangan akan kembali naik?”
Menurutnya, kenaikan harga Pertalite dan solar akan mempengaruhi masyarakat termasuk kelas menengah karena mereka akan mulai menahan belanjanya. Penahanan belanja masyarakat akan berimbas pada permintaan industri manufaktur yang berpotensi terpukul, serapan tenaga kerja terganggu hingga akhirnya target-target pemulihan ekonomi pemerintah tidak sesuai target. “Kami Partai Demokrat bersama dengan Rakyat, sudah menyampaikan aspirasi rakyat yaitu tidak menaikkan harga BBM.”
Jika suara aspirasi rakyat tidak didengarkan oleh pemerintah, bagaimana rakyat dapat sejahtera. “Kami akan terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan kemampuan dalam penyaluran subsidi BBM agar semakin tepat sasaran dan meminimalkan kebocoran. Pemerintah tetap harus melakukan pekerjaan rumah yakni mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi kepada yang pihak yang berhak. Kenaikan bukanlah solusi yang dikehendaki rakyat,” tegasnya.