Redaksi Hukumonline menayangkan sejumlah artikel terkait isu hukum setiap harinya. Beragam isu hukum disajikan secara lugas dengan bahasa yang mudah dipahami selalu menghiasi pemberitaan Hukumonline. Untuk Selasa (7/3/2023), Redaksi Hukumonline memilih 5 artikel pilihan yang layak untuk dibaca mulai Presiden dukung KPU banding hingga 3 lowongan untuk legal corporate. Yuk, kita simak ringkasannya!
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) antara Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) melawan KPU RI terkait penundaan penyelenggaraan pemilu menjadi sorotan banyak pihak. Putusan ini dianggap keliru dan tidak berdasarkan hukum karena sejatinya PN tidak berwenang untuk memeriksa perkara terkait pemilu. Kegaduhan ini menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi menekankan komitmen pemerintah untuk terus mengawal tahapan pemilu agar berjalan dengan baik. Simak selengkapnya dalam artikel ini!
Tidak selamanya kemajuan teknologi membawa dampak positif dalam kehidupan masyarakat. Misalnya saja digitalisasi. Memang, digitalisasi memberikan berbagai kemudahan terhadap manusia dalam menjalankan aktivitas, namun dibalik itu semua ada ancaman kejahatan siber, salah satunya adalah lewat phishing. Phishing bisa disebut juga dengan pengelabuan yang dalam istilah komputer adalah suatu bentuk penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi yang sensitif, seperti kata sandi dan kartu kredit, dengan menyamar sebagai seseorang atau pebisnis terpercaya melalui komunikasi elektronik resmi, seperti surat elektronik atau pesan instan. Simak selengkapnya dalam artikel ini!
Praktik penambangan ilegal yang merebak amatlah merugikan banyak pihak, tidak hanya merugikan negara dan lingkungan, tapi juga meresahkan kalangan penambang yang selama ini mematuhi regulasi. Perlunya komitmen semua pihak memberantas praktik pertambangan ilegal di berbagai daerah. Simak selengkapnya dalam artikel ini!
Wajib pajak orang pribadi kini dapat menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Penggunaan NIK sebagai NPWP diatur dalam UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menambah fungsi NIK menjadi NPWP untuk Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP). Simak selengkapnya dalam artikel ini!
Pemeriksaan hukum terkait transaksi bisnis saat ini diselesaikan oleh posisi corporate legal. Terkait hukum penjaminan dan pengalihan aset perusahaan juga tidak lepas dari mengandalkan posisi ini di perusahaan. Saat ini, terdapat beberapa perusahaan yang tengah membuka posisi corporate legal dengan beragam pengalaman. Untuk melihat apakah kualifikasi tersebut cocok bagi pelamar, maka pelamar dapat melakukan pemeriksaan ulang pada website masing-masing perusahaan. Hukumonline telah rangkum tiga perusahaan yang saat ini membuka kesempatan lowongan pekerjaan untuk posisi corporate legal, diantaranya. Simak selengkapnya dalam artikel ini!
Itulah 5 artikel pilihan Redaksi Hukumonline hari ini. Semoga highlight artikel tersebut dapat memberi informasi tambahan bagi Anda. Simak selengkapnya beragam artikel lainnya dalam Berita Hukumonline. Selamat membaca!