Rencana pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur kian serius. Apalagi sejak adanya UU No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjadi payung hukum dalam melaksanakan rencana tersebut. Apalagi Pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin mewanti-wanti agar proses pemindahan dan pembangunan IKN mesti berlangsung keberlanjutannya tetap terjaga.
“Pembangunan Ibu Kota Nusantara harus dijaga keberlanjutannya,” ujar Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-77 di Gedung MPR, Selasa (16/8/2022).
Dalam mewujudkan keberadaan Ibu Kota Nusantara nantinya, tak sekedar diperuntukan bagi para aparatur sipil negara. Namun pula diperuntukan bagi para inovator dan para wirausahawan. Malahan Ibu Kota Nusantara tak hanya diisi kantor-kantor pemerintah, tapi juga motor penggerak ekonomi baru.
Bagi mantan Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2014 itu, Ibu Kota Nusantara bukanlah sekedar ibu kota biasa. Tapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia. Boleh dibilang, harapan Ibu Kota Nusantara berkelas dunia. Kawasan inti pusat pemerintahan memang dibangun melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Tapi kekurangannya sebesar 80 persen mengundang investor agar dapat berpartisipasi. “Semua agenda tersebut harus ditopang oleh manusia Indonesia yang unggul,” kata Presiden.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengatakan jalan pembangunan perlu terjamin keberlangsungannya tanpa bergantung pada momen elektoral lima tahunan. Termasuk di dalamnya pemindahan Ibu Kota Nusantara yang tidak boleh terhenti lantaran adanya penggantian kepemimpinan nasional.
Menurutnya, pembangunan Ibu Kota Negara merupakan proyek jangka panjang. Dalam mewujudkan keberadaan Ibu Kota Nusantara menjadi kota dunia yang berkelanjutan dengan konsep smart, green, blue city. Serta hubungan bagi perekonomian nasional dan regional, dibutuhkan haluan negara serta konsistensi lintas pemerintahan.
“Tidak hanya itu, pembangunan Ibu Kota Nusantara diharapkan menjadi katalis, untuk mendorong Indonesia melakukan lompatan teknologi,” ujarnya.
Sementara Ketua DPR Puan Maharani berpandangan agenda strategis nasional ke depannya seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara menjadi amanat dari UU 3/2022. Secara kelembagaan, DPR mendukung penuh pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dia berharap keberadaan Ibu Kota Nunsatara nantinya dapat menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan.
Selain itu, Ibu Kota Nusantara menjadi simbol identitas nasional serta menjadi kota bertaraf dunia yang ideal. Serta menjadi acuan dunia. Bagi Puan, Ibu Kota Negara telah menjadi amanat UU 3/2022 yang akan dilaksanakan sesuai dengan peta jalan serta pentahapan pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu berpendapat keberhasilan pembangunan Ibu Kota Nusantara perlu diawali dengan perencanaan dan manajemen yang baik. Begitupula dengan sumber daya manusia yang membangun infrastruktur Ibu Kota Nusantara. Namun begitu, keberhasilan pembangunan Ibu Kota Nusantara pun ditentukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
Serta dukungan dan partisipasi seluruh elemen anak bangsa. Baginya, selaras dallam memaknai Ibu Kota Negara sebagai agenda bersama dalam membangun ekonomi Indonesia masa depan. “Serta momentum dalam melaksanakan paradigma pemerataan pembangunan nasional,” katanya.