“Saya menyadari adanya kepenatan, kejenuhan, kelelahan, kesedihan, dan kesusahan selama pandemi Covid-19 ini”. Demikian pernyataan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) jelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) ke-76 di Gedung Kura-Kura Komplek Parlemen, Senin (16/8/2021).
Mengenakan busana pakaian adat suku Badui, Presiden Joko Widodo menyoroti situasi pandemi Covid-19 memasuki tahun kedua sejak 2020 lalu yang hingga kini belum usai. Pandemi Covid-19 diakuinya membatasi ruang gerak masyarakat dalam beraktivitas yang berdampak pada banyak hal, terutama kesehatan masyarakat dan perekonomian masyarakat/negara.
Sudah banyak masyarakat yang terjangkit Covid-19, bahkan hingga wafat lantaran penyediaan obat-obatan, tenaga kesehatan, hingga alat kesehatan yang terbatas. Ironisnya, ada pihak yang coba-coba “bermain-main” untuk mengeruk keuntungan di tengah situasi sempit dan terhimpit saat ini. Meski dalam pidatonya tak menyebut persoalan korupsi, namun faktanya ada menteri yang coba-coba mengais keuntungan hingga berujung di meja hijau.
Untuk itu, kata Jokowi, pemerintah tengah berupaya menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga obat-obat dan alat kesehatan. Dia juga berkomitmen pemerintah bakal terus bekerja keras mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki termasuk mengamankan pasokan kebutuhan vaksin nasional dan kesetaraan akses terhadap vaksin bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebab, perang melawan Covid-19 tidak akan berhasil jika masih terjadi ketidakadilan akses terhadap vaksin.
“Karena itu, saya tekankan tidak ada toleransi sedikit pun terhadap siapapun yang mempermainkan misi kemanusiaan dan kebangsaan ini,” kata Presiden.
Presiden mengakui industri kesehatan dalam negeri masih mengalami kelemahan serius yang mesti dicarikan solusinya. Seperti belum adanya kemandirian industri obat-obatan, vaksin dan alat-alat kesehatan. Tapi, pandemi di sisi lain, telah mempercepat pengembangan industri farmasi dalam negeri. Termasuk pengambangan vaksin merah-putih, serta oksigen bagi kesehatan.
Dia menilai kesadaran masyarakat terhadap pentingnya vaksin serta memperoleh layanan dan kepedulian terhadap kesehatan semakin tinggi. Baginya, pandemi mengajarkan kita bahwa kesehatan adalah agenda bersama. Bahkan melalui pandemi ini telah menguatkan institusi sosial di masyarakat, serta memperkuat modal sosial.
“Jika ingin sehat, warga yang lain juga harus sehat. Jika ada seseorang yang tertular Covid-19, maka hal ini akan membawa risiko bagi yang lainnya. Jadi, penyakit adalah masalah bersama, dan menjadi sehat adalah agenda bersama,” katanya.
Selain itu, koordinasi antar lembaga dalam menangani pandemi menjadi ujian. Kapasitas kelembagaan negara dalam merespon pandemi harus terkonsolidasi dan semakin responsif. Sebab, pandemi harus ditangani secara cepat dan merujuk pada data, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Menurutnya, kerja sama antara lembaga yang kuat, serta kepemimpinan yang responsif dan konsolidatif, menjadi kunci penanganan pandemi secara efektif.
Mantan Gubernur DKI Jakarta dengan masa jabatan 2012-2014 itu menegaskan, sejak awal pandemi, lembaga legislatif dan lembaga pemeriksa keuangan memberikan dukungan kepada pemerintah untuk cepat mengkonsolidasikan kekuatan fiskal. Termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, dan birokrasi dari tingkat nasional sampai tingkat desa, bahu membahu melakukan pendisiplinan protokol kesehatan, hingga testing, tracing, treatment (3T).
“Termasuk vaksinasi dan penyiapan fasilitas isolasi terpusat,” katanya.
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan dampak kerugian yang dialami masyarakat akibat dampak Covid-19 sangat banyak sepanjang 17 bulan terakhir sejak awal 2020 lalu. Dia menyebut hampir seluruh aktivitas masyarakat nyaris berhenti dalam kurun waktu tersebut. Akibatnya, menurunnya derajat kesejahtetaan rakyat baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya. Untuk itu, pemerintah harus terus bekerja keras.
“Mnghadapi situasi pandemi Covid-19 dan dampaknya yang luas, negara tidak boleh berpasrah diri. Negara harus melakukan upaya-upaya terbaik agar tetap dapat menjalankan tugas-tugasnya untuk tujuan bernegara,” kata Puan Maharani dalam rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022.
Meski mengapresiasi berbagai upaya pemerintah yang cepat menghadapi situasi pandemi Covid-19, mulai pemulihan bidang kesehatan, pemulihan sosial, pemulihan ekonomi, dan penyelematan perekonomian nasional, Puan berpesan agar pemerintah ke depan dapat terus meningkatkan kinerjanya. “Kehadiran negara amat diharapkan rakyat untuk dapat melindungi kehidupan dan masa depannya,” tutupnya.
“Pengawasan DPR masih akan fokus pada penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya. DPR akan memastikan bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada rakyat dalam menghadapi pandemi Covid-19,” pun
