Presidential Threshold menjelang pemilihan umum menjadi salah satu isu yang selalu ramai dibahas. Presidential Threshold merupakan persentase minimum suara yang diperlukan untuk pemilihan Presiden atau Wakil Presiden.
Presidential Threshold pertama kali dirumuskan dalam UU No.23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang saat ini tidak berlaku lagi. Pembatasan ini dirumuskan dalam BAB II tentang Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tepatnya pada Pasal 5 ayat (4) yang menyatakan:
“Pasangan calon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah nasional dalam Pemilu DPR”.
Dalam sejarahnya, Presidential Threshold pertama kali diterapkan pada pemilu 2004. Saat itu, ambat batas yang ditetapkan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah 15% kursi DPR RI atau memperoleh 20% suara sah nasional dalam pemilu legislatif. Sejak diterapkan pada pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019 hanya terdapat dua partai yang berhasil lolos dalam Presidential Threshold.
Baca Juga:
- MK Putuskan Sistem Pemilu Tetap Terbuka, Pemilih Tetap Coblos Caleg
- Arti Sistem Proporsional Tertutup dalam Pemilu
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004, 2009, dan 2014 menggunakan perolehan jumlah kursi DPR dan suara sah nasional pada hasil pemilihan legislatif yang telah dilaksanakan sebelumnya sebagai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden karena pemilihan legislatif dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden.
Karena pelaksanaan pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019, ambang batas yang digunakan adalah perolehan jumlah kursi DPR dan suara sah nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.
Penerapan ambang batas ini bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini diharapkan, dengan adanya Presidential Threshold jumlah peserta atau calon peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan dapat dikerucutkan.
Presidential Threshold tertuang dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mana Presidential Threshold merupakan syarat yang harus ada dan dipenuhi oleh seseorang yang hendak menjadi calon Presiden sebelum dipilih oleh rakyat merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam rangka mencari pemimpin yang baik.
Meski bertujuan baik, penerapan Presidential Threshold juga dianggap masalah besar dan berpotensi hanya menguntungkan partai besar dalam pemilu sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan mayoritas partai politik akan tetap membentuk koalisi untuk lebih memperkuat pondasi dalam pelaksanaan pemilu.
Presidential Threshold juga menimbulkan beberapa kejanggalan dan celah, salah satunya politik transaksional dan imbal balik dalam pembentukan koalisi sehingga akan berdampak pada kabinet.
Mengenai hal ini, Mahkamah Konstitusi telah pernah mengeluarkan keputusan yang memastikan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif. Hal ini akan membantu memastikan informasi yang akurat dan terkini saat memberikan suara dan bahwa hasil pemilu akurat dan adil.
