Secara sederhana, prinsip pembuktian adalah landasan yang digunakan dalam penerapan pembuktian. Lebih lanjut, semua pihak, termasuk halnya hakim, harus berpegangan pada prinsip-prinsip pembuktian ini. Terkait prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata, Umarwan Sutopo dkk. menerangkan bahwa ada enam prinsip umum yang dikenal. Adapun 6 prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata yang dimaksud adalah sebagai berikut.
- Pembuktian Mencari dan Mewujudkan Kebenaran Formil
Diterangkan Martha E. Safira dalam Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, sistem pembuktian yang dianut hukum acara perdata tidak bersifat stelsel negatif (negatief wettelijk stelsel) menurut undang-undang.
Hal ini berbeda dari pemeriksaan pidana yang menuntut pembuktian berdasarkan alat bukti dengan batas minimal, sekurang-kurangnya dua alat bukti. Kemudian, selain alat bukti, diperlukan dukungan keyakinan hakim akan kebenaran keterbuktian kesalahan terdakwa atau beyond a reasonable doubt.
Baca juga:
- RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Instrumen Pemberantasan Korupsi dan Kejahatan Ekonomi
- Gelar Sosialisasi Penggunaan Hukumonline, PN Jakpus Harap Dapat Membantu Hakim
- Urgensi RUU HPI Bagi Daerah Wisata
Dalam proses peradilan perdata, prinsip pembuktian tidak dilakukan demikian. Hal ini sebagaimana diterangkan Yahya Harahap bahwa kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil. Dari diri dan sanubari hakim, tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian, namun secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan.
- Tugas dan Peran Hakim Bersifat Pasif
Dalam proses perkara perdata, peran hakim terbatas dalam mencari dan menemukan kebenaran formil yang mana kebenaran tersebut diwujudkan sesuai dengan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.
Adapun makna hakim bersifat pasif tidak sekadar berarti hakim hanya menerima dan memeriksa sebatas yang diajukan para pihak, melainkan tetap berperan dan berwenang menilai kebenaran fakta yang diajukan ke persidangan.
- Putusan Berdasarkan Pembuktian Fakta
Seorang hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian. Ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta yang diajukan. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta, tanpa ada fakta yang mendukung pembuktian tidak dapat ditegakkan.
- Pengakuan Mengakhiri Pemeriksaan Perkara
Pemeriksaan perkara berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara. Kemudian, apabila tergugat mengakui secara murni dan bulat materi pokok yang didalilkan penggugat, perkara yang disengketakan dianggap selesai. Pasalnya, dengan adanya pengakuan itu, telah dipastikan dan diselesaikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak, begitu juga sebaliknya.
- Fakta-Fakta yang Tidak Perlu Dibuktikan
Kategori fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan adalah sebagai berikut.
- Hukum positif tidak perlu dibuktikan: pihak yang berperkara tidak perlu menyebutkan hukum mana yang dilanggar dan hukum mana yang harus diterapkan karena hal itu dianggap telah diketahui hakim.
- Fakta yang diketahui umum tidak dibuktikan: dikenal dengan notoire feiten. Secara sederhana, ketentuan atau peristiwa yang diketahui umum yang sudah demikian adanya atau sudah pasti demikian, tidak perlu dibuktikan lagi.
- Fakta yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan: fakta yang tidak dibantah dianggap telah terbukti kebenarannya. Sebaliknya, fakta yang dibantah atau disangkal adalah wajib dibuktikan, sesuai dengan prinsip pembuktian.
- Fakta yang ditemukan selama proses persidangan tidak perlu dibuktikan: fakta atau peristiwa yang diketahui, dialami, dilihat, atau didengar hakim selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung, tidak perlu dibuktikan.
- Bukti Lawan
Bukti lawan adalah bukti penyangkal atau contra-enquete yang diajukan dan disampaikan oleh tergugat di persidangan untuk melumpuhkan pembuktian yang dikemukakan pihak lawan. Tujuan dari bukti lawan ini adalah untuk membantah kebenaran pihak lawan dan meruntuhkan penilaian hakim atas pembuktian yang diajukan pihak lawan.
Ada dua prinsip pokok terkait penerapan bukti lawan. Pertama, semua alat bukti yang diajukan pihak lain, dapat dibantah atau dilumpuhkan dengan bukti lawan. Kedua, tidak semua alat bukti dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan. Lebih lanjut, pengajuan bukti lawan haruslah didasarkan pada asas proporsional, yang mana berarti bukti lawan yang diajukan tidak boleh lebih rendah nilainya dari bukti yang hendak dilumpuhkan.
Simak ulasan hukum premium dan temukan koleksi lengkap peraturan perundang-undangan Indonesia, versi konsolidasi, dan terjemahannya, serta putusan dan yurisprudensi, hanya di Pusat Data Hukumonline. Dapatkan akses penuh dengan berlangganan Hukumonline Pro Plus sekarang!
