Ganti Rugi 2 Triliun Tak Dikabulkan, VSI Pertimbangkan Gugatan Perdata
Berita

Ganti Rugi 2 Triliun Tak Dikabulkan, VSI Pertimbangkan Gugatan Perdata

Kejagung belum bisa memastikan untuk melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi pembelian hak tagih BTN pada BPPN.

HAG
Bacaan 2 Menit
Ganti Rugi 2 Triliun Tak Dikabulkan, VSI Pertimbangkan Gugatan Perdata
Hukumonline
Setelah hakim tunggal, Achmad Rifai, mengabulkan sebagian dari permohonan praperadilan yang diajukan PT Victoria Securities Indonesia (VSI), VSI sebagai pemohon mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan perdata atas petitum yang tidak dikabulkan oleh hakim. Dalam putusannya, hakim tidak mengabulkan petitum dari pemohon untuk meminta ganti rugi materil Rp1 triliun dan immateril Rp1 triliun terhadap Kejagung (Termohon).

"Memang (permohonan ganti rugi) tidak dikabulkan dan kami tidak mempermasalahkan. Tapi kami akan mempertimbangkan akan mengajukan gugatan perdata. Bahkan bisa lebih besar dari angka yang diajukan sebelumnya," ujar Peter Kurniawan, Kuasa Hukum VSI usai persidangan, Selasa (29/9), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Peter menjelaskan, pihaknya sangat menyambut baik putusan hakim yang mengabulkan permohonan dari kliennya, di mana dalam putusan tersebut hakim memutuskan bahwa penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan Kejagung dikantornya tidak sah. Dia juga menyatakan putusan tersebut menunjukkan tindakan jaksa yang sewenang-wenang.

Eko Sapta Putra yang juga kuasa hukum VSI menjelaskan, putusan hakim tersebut sudah mempertimbangkan fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan. "Penggeledahan dan penyitaan tak sah ini membuktikan tindakan jaksa yang sewenang-wenang ini. Hakim praperadilan sudah mempertimbangkan fakta-fakta hukum dengan cermat," ujar Eko.

"Faktanya memang di persidangan tempat-tempat yang digeledah benar-benar tidak sesuai dengan izin yang keluar dari PN Jakarta Pusat. Pertimbangan hukum hakim sudah tepat dan mendasar Penyidikan itu tak ada kaitan dengan VSI, tapi kalau tiba-tiba kita digeledah ya ada HAM kita yang dilanggar," tambahnya.

Dari pihak Termohon, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Widyo Pramono mengatakan akan tetap menangani kasus tersebut. Namun, dia menunggu laporan resmi dari penyidik. "Tunggu nanti putusan saya mendapatkan dari penyidik secara tertulis. Itu bagian dari proses. Pasti ada jalan lain menuju ke Roma," ujarnya usai persidangan.

Namun, dirinya belum dapat memastikan apakah penyidikan kasus ini akan dilanjutkan. "Ya tunggu dulu. Tunggu dulu saya dapatkan putusannya lengkap dulu. Ya semuanya ada prosesnya. Tunggu saja semua proses yang akan dilakukan oleh penyidik kejaksaan," tutup Widyo Pramono.

Untuk diketahui, hakim tunggal Achmad Rifai mengabulkan sebagian praperadilan yang diajukan oleh PT VSI. Dalam putusan tersebut, hakim Rifai menyatakan bahwa penggeledahan dan penyitaan barang oleh Kejagung tidak sah. Hakim juga meminta kejagung untuk mengembalikan barang-barang VSI yang disita oleh Kejagung.

VSI mengugat Kejagung terkait pengeledahan dan penyitaan yang dilakukan penyidik Kejagung. VSI menilai, Kejagung tidak sah dan telah menyalahgunakan wewenang dalam menelusuri kasus penjualan aset piutang (cessie) BPPN. Dalam gugatan itu, PT VSI pun menuntut ganti rugi secara materiil dan imateriil sebesar Rp2 triliun kepada Kejagung, terkait penggeledahan dan penyitaan di kantor VSI, di Panin Tower Senayan City, lantai 8, pada 12 Agustus 2015.

Diketahui, dalam kasus dugaan korupsi pembelian hak tagih (Cessie) BTN pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Kejagung memang belum menetapkan tersangka meski kasus itu jelas menyeret Victoria Securities International Coorporation (VSIC).
Tags:

Berita Terkait