Upaya pembaharuan di tubuh Mahkamah Agung (MA) terus dilakukan. Sejak pertama kali dimulai, tercatat banyak hal telah dilakukan oleh lembaga kehakiman itu untuk terus memperbaiki diri dari hari ke hari. Secara umum, reformasi di lingkup kelembagaan sudah menunjukkan hasil. Salah satunya melalui keterbukaan informasi lewat intrumen salinan putusan pengadilan yang mudah diakses siapa saja.
Namun bukan berarti pekerjaan rumah sudah selesai. Dari sisi aparatur di pengadilan, MA masih membutuhkan waktu. Tidak hanya untuk bekerja lebih keras, tapi juga untuk menjawab pertanyaan publik terkait dampak reformasi kelembagaan MA terhadap integritas aparatur di pengadilan.
Hal ini menjadi concern berbagai pihak, terutama jika melihat sejumlah hakim di lingkungan MA yang masih terjerat kasus hukum terutama terkait korupsi di lembaga peradilan. Wakil Ketua Komisi Yudial (KY), Sukma Violetta, menyebutkan kesimpulan KY terkait hasil reformasi kelembagaan di MA masih menyoroti persoalan terkait integritas hakim.
“Data yang ada di KY agak berbeda kesimpulannya terutama terkait integritas hakim,” ujar Sukma dalam sebuah diskusi, Kamis (15/8), di Jakarta.
Data KY menyebutkan, sejak 2011 hingga 2019, setidaknya terdapat 20 orang hakim yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan kasus di pengadilan. Menurut Sukma, angka ini paling tinggi jika dibandingkan dengan jumlah aparat penegak hukum pada lembaga-lembaga penegakan hukum yang lain.
Untuk itu, Sukma menyampaikan keprihatinannya melihat sejumlah persoalan yang menimpa MA. KY masih menemukan sejumlah hakim yang secara kapasitas memiliki track record yang baik, namun sari sisi integritas ternyata banyak menyisakan catatan. “Membuat kita terbelah juga memandang (hasil reformasi) Mahkamah Agung,” ungkap Sukma.
Di tempat yang sama, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S Langkun, menyetujui sejumlah hal yang disampaikan Sukma. Menurut Tama, beberapa isu yang pada awalnya dikira menjadi penyebab timbulnya persoalan integritas hakim seperti remunerasi ternyata tidak terlalu tepat menjadi diagnosis.
Hasil tracking yang dilakukan oleh ICW menemukan sejumlah sisi yang mungkin menjadi penyebab persoalan di MA, di mana salah satunya terkait integritas hakim. Terkait rekrutmen dan promosi jabatan di tubuh MA, ICW belum melihat digunakannya variabel terukur secara jelas untuk melihat problem track record sumber daya manusia (SDM) hakim.
(Baca: Kembali Rekrut CHA, KY Tekankan Aspek Kualitas dan Integritas)
Dalam proses rekrutmen maupun pengisian jabatan hakim, masih ditemukan sejumlah hakim yang secara rekam jejak mendapat perhatian akibat catatan mines. Menurut Tama, hakim dalam klasifikasi ini masih ada yang lolos proses seleksi pengisian jabatan ditingkat yang lebih tinggi. Problem ini bahkan sudah terjadi sejak proses seleksi administrasi.
“Bahkan kita melihat administrasi yang seharusnya diperhatikan tapi masih bisa lolos. Masih banyak variabel lain yang masih harus kita perbaiki,” ujar Tama.
Koordinator data dan informasi kepaniteraan MA, Asep Nursobah, mengungkapkan sebagai salah satu upaya reformasi di tubuh MA adalah melalui keterbukaan informasi. Salah satu indicator, misalnya salinan putusan. Secara kuantitas jumlah salinan putusan yang dipublikasi oleh MA di tahun 2019 meningkat drastis. Jika di tahun 2018 MA berhasil mempublikasikan sejumlah empat ratusa ribu salinan putusan, maka di tahun 2019 yang sedang berjalan, lebih dari satu juta salinan putusan sudah dipublikasi.
Asep menilai, dari variabel ini saja sudah menunjukkan adanya upaya serius MA untuk membenahi internalnya. Melalui keterbukaan informasi, Asep berharap praktik korupsi ditubuh MA sedikit-demi sedikit bisa dikurangi.
“Mudah-mudahan dengan keterbukaan informasi, pengadilan bisa membunuh persoalan ini,” sebut Asep.
Sementara Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, Djuyamto, mengungkapkan adanya persoalan lain di internal MA yang belum diketahui banyak pihak. Menurutnya, soal integritas hakim hanyalah satu dari sekian banyak dimensi reformasi kelembagaan MA. Namun ia tidak menutup mata tentang adanya persoalan ini. Untuk itu ia mengajak banyak pihak untuk mendorong MA. “Saya kira itu yang diharapkan,” ujarnya.
Sementara itu, pengacara senior Frans Hendra Winarta menyebutkan perlu adanya peran pihak lain dalam upaya mendorong agar hakim di MA lebih berintegritas. Banyak stakeholder yang berhubungan degan pengadilan. Ada aparat penegak hukum, pengacara, serta masyarakat pencari keadilan.
Dalam posisi itu semua pihak harus mampu menciptakan iklim yang menopang sehatnya dunia peradilan. “Banyak pihak yang harus terlibat,” pungkas Frans.
