Problem Regulasi Penyebab Sulitnya Bisnis Kuliner Indonesia di Arab Saudi
OPINI

Problem Regulasi Penyebab Sulitnya Bisnis Kuliner Indonesia di Arab Saudi

Butuh gebrakan dan dukungan kuat Pemerintah untuk mengatasi problem regulasi dan tantangan berbisnis kuliner di Arab Saudi. Tidak hanya mengintervensi hukum di Arab Saudi agar pengusaha Indonesia diberi relaksasi aturan, tetapi juga bagaimana Pemerintah dapat memberi informasi yang jelas terutama informasi hukum/peraturan terkait soal ini.

•Bacaan 4 Menit
SW
Penulis Opini

Kerajaan Arab Saudi adalah salah satu destinasi luar negeri yang banyak dikunjungi masyarakat Indonesia, terutama untuk keperluan ibadah baik ibadah umrah maupun haji. Di tahun 2023, tercatat kurang lebih 1,5 juta masyarakat Indonesia pergi ke Arab Saudi untuk keperluan ibadah umrah. Tahun 2024, kurang lebih 241 ribu masyarakat Indonesia pergi ke Arab Saudi untuk menjalankan ibadah Haji. Besarnya animo masyarakat Indonesia yang melakukan perjalanan ke Arab Saudi memunculkan berdirinya restoran-restoran yang menyediakan makanan dan minuman asal Indonesia terutama di kota Jeddah, Mekkah, dan Madinah.

Sunu Widi Purwoko. Foto: Istimewa
Sunu Widi Purwoko. Foto: Istimewa

Jika dicermati, restoran-restoran tersebut dengan brand lokal di Arab Saudi oleh pengusaha Indonesia yang bekerja sama dengan pengusaha lokal. Bahkan, ada restoran masakan Indonesia yang dimiliki oleh pengusaha asal negeri jiran. Tak banyak restoran Indonesia di Arab Saudi yang merupakan cabang dari restoran yang ada di Indonesia/brand lokal Indonesia. Fakta ini tidak hanya memaparkan kondisi bahwa restoran Indonesia di Arab Saudi tidak dapat menyediakan makanan yang rasanya se-autentik masakan Indonesia, tetapi juga fakta mengenai belum dapat dimanfaatkan besarnya jumlah masyarakat Indonesia yang melakukan perjalanan ke Arab Saudi oleh pengusaha kuliner Indonesia.

Baca Juga:

Permasalahannya bukan masalah minat, tetapi lebih rumit dan sulitnya pengusaha kuliner Indonesia membuka restoran Indonesia di Arab Saudi serta sulitnya mendapatkan bahan makanan dan bumbu-bumbu masakan dari Indonesia. Tantangannya tidak hanya di Arab Saudi, tetapi juga di Indonesia sendiri. Tantangan eksternal terkait penerapan hukum di Arab Saudi untuk bisnis kuliner. Misalnya, bisnis kuliner hanya dapat dijalankan jika memiliki badan usaha sendiri atau berpartner dengan pengusaha usaha lokal (syariqah).  

Selain biaya pendirian bahan usaha di Arab Saudi relatif mahal, prosesnya panjang, dan rumit, dapat dikatakan restoran-restoran yang menyajikan masakan dan minuman asal Indonesia yang ada sekarang adalah partnership antara warga negara Indonesia dengan pengusaha lokal Arab Saudi. Selain itu, juru masak, pembantu juru masak atau pramusaji, serta staf restoran yang lain jika bukan warga negara Arab Saudi wajib memiliki izin tinggal (iqamah). Jadi tidak bisa membawa langsung juru masak dan crew lain restoran langsung dari Indonesia. Bahan makanan dan bumbu-bumbu yang diimpor dari Indonesia wajib terdaftar di Saudi Food and Drug Authority. Pengirimnya wajib disertai informasi detail dalam bahasa Arab mengenai bahan makanan yang diimpor.

Ketentuan hukum yang berlaku di Arab Saudi menimbulkan konsekuensi hukum di Indonesia, seperti misalnya untuk produsen yang menghasilkan bahan makanan yang akan diekspor ke Arab Saudi wajib memiliki sertifikat HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) untuk tempat usahanya, tidak melihat ukuran usahanya, apakah korporasi atau Usaha Kecil dan Menengah. Misalnya, petambak bandeng yang mau mengekspor hasil panennya ke Arab Saudi untuk mendapat sertifikat HACCP, selain membayar biaya yang relatif mahal, juga memiliki kewajiban mengubah pola penambakan serta pemanenan ikan untuk memenuhi standar higienitas yang ditetapkan pihak Arab Saudi.

Di luar itu, faktor biaya logistik menjadi masalah utama karena biaya pengiriman bahan makanan dan bumbu-bumbu melalui udara terhitung sangat mahal. Biaya logistik perkilogramnya bisa berkali-kali lipat dari harga perkilogram bahan makanan atau bumbu makanan itu sendiri. Ada pengusaha kuliner yang menyiasati biaya logistik ini dengan melakukan penitipan bahan makanan atau bumbu-bumbu ke rombongan jemaah umrah. Tetapi, siasat/cara ini sifatnya pragmatis dan bukan solusi permanen terhadap tingginya biaya logistik.

arab saudibisnisperdaganganinternasional
Sunu Widi Purwoko
Sunu Widi Purwoko

Advokat di DKI Jakarta

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info