Ada dua subjek hukum yang diakui oleh hukum di Indonesia. Para ahli bersepakat bahwa subjek hukum yang diakui yakni (1) manusia (natuurlijke persoon) dan (2) badan hukum (recht persoon).
Manusia sebagai (natuurlijke persoon) mengacu Pasal 2 Burgerlijk Wetboek (BW) yang bahkan dilindungi hak-haknya sejak dalam kandungan seorang Perempuan. Ia dianggap telah lahir setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Namun, apabila anak tersebut tidak bernyawa saat dilahirkan maka anak tersebut dianggap tidak pernah ada.
Baca juga:
- Kecerdasan Buatan dalam Lanskap Hukum Indonesia
- Akademisi FH Undip Dorong Pembentukan Regulasi tentang Artificial Intelligence
Selanjutnya mengutip pendapat dari Prof.Wirjono Prodjodikoro, badan hukum (recht persoon) merupakan suatu badan di samping manusia perorangan yang dapat dianggap bertindak dalam hukum. Ia memiliki hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Menurut Prof.Subekti, pada pokoknya badan hukum merupakan badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia. Ia bisa memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat, atau menggugat di depan hakim.
Berdasarkan kedua definisi tersebut, tergambar bahwa badan hukum memiliki entitas tersendiri terpisah dari individu-individu yang membentuknya. Maksudnya adalah badan hukum dapat mewakili dirinya sendiri dalam melakukan upaya atau pertanggungjawaban hukum. Tentunya dengan mengacu pada peraturan yang berlaku sesuai dengan jenis badan hukum tersebut.
Era modern saat ini mengenal perkembangan kecerdasan buatan atau yang biasa kita kenal dengan artificial intelligence (AI). Kehadirannya telah masuk serta menjadi bagian pendorong utama transformasi digital. Banyak organisasi dan perusahaan bersaing untuk mengembangkan teknologi AI yang canggih. Tujuannya agar dapat menghasilkan banyak inovasi. Oleh karena itu, banyak yang menilai bahwa hasil produksi AI dapat dilihat sebagai aset yang seharusnya dapat dilindungi karena memiliki nilai ekonomi.
Mengutip Andreas Kaplan dan Michael Haenlein, AI dilihat sebagai kemampuan suatu sistem dalam menafsirkan data eksternal dengan benar. AI belajar dari data tersebut, menggunakan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan serta tugas tertentu, dan melalui adaptasi yang fleksibel.
Secara definisi konsep AI tidak memenuhi unsur yang berkaitan dengan objek perlindungan kekayaan intelektual. Definisi the World Intellectual Property Organization (WIPO) bahwa kekayaan intelektual sebagai “creations of the mind”.
Artinya, WIPO menetapkan bahwa kekayaan intelektual itu merupakan produk yang merupakan hasil olah pikir manusia. Di sisi lain, AI merupakan program komputer yang isinya terdiri dari seperangkat algoritma dan parameter yang dibuat terlebih dahulu. Jadi, produk yang dihasilkan oleh AI tidak memenuhi unsur kebaruan dan bukan merupakan hasil olah pikir manusia. AI sendiri merupakan produk buatan manusia yang tidak memiliki akal untuk berpikir.
Surat Edaran Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial (SE Kominfo 9/2023) bertanggal 19 Desember 2023 menegaskan bahwa kecerdasan artifisial/kecerdasan buatan hanya merupakan bentuk pemrograman pada suatu perangkat komputer dalam melakukan pemrosesan dan/atau pengolahan data secara cermat.
Apabila dipandang berdasarkan doktrin yang dianut oleh hukum Indonesia, sekali lagi subjek hukum hanya dibagi menjadi dua yakni manusia dan badan hukum. Jelas secara definisi AI sendiri tidak memenuhi unsur dari kedua subjek hukum tersebut. Dapat disimpulkan bahwa AI sendiri hanya merupakan suatu produk yang dihasilkan.
Berikut adalah beberapa contoh AI yang akrab digunakan sehari-hari. Aplikasi musik atau film kini dapat menunjukkan rekomendasi sesuai selera konsumen. Ada juga mesin pencari di internet, fitur kamera, alat pelacak lokasi dalam ponsel, hingga media sosial.
Pengaturan terkait AI di Indonesia sendiri telah diatur berdasarkan SE Kominfo 9/2023. Salah satu poin isinya menyebutkan bahwa penyelenggaraan kecerdasan artifisial tunduk pada prinsip kekayaan intelektual sesuai peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, mengutip artikel berjudul Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini AI sebagai Agen Elektronik Hukumonline, AI dianggap suatu agen elektronik. Seseorang atau badan hukum yang menyelenggarakan agen elektronik bertindak sebagai penerima kuasa (agen) dari pemilik informasi elektronik (pihak) yang secara tidak langsung bersedia informasi elektroniknya diolah oleh sang agen. Oleh karena itu, bentuk hak dan kewajiban dari para pihak tunduk pada UU ITE dan PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Karena AI merupakan produk yang dihasilkan dari suatu pemanfaatan teknologi, banyak yang mengira bahwa AI merupakan objek dari kekayaan intelektual yang dilindungi oleh paten. Padahal AI belum diatur secara khusus berdasarkan UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten). Namun, apabila dicermati pada penjelasan Pasal 4 huruf d UU Paten, terdapat pengaturan program komputer yang memiliki efek teknik yang dapat dipatenkan. Ada juga yang salah mengartikan produk AI penghasil gambar dan/atau foto serta suara/musik sebagai bentuk perwujudan ide yang menjadi objek dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Nyatanya UU Hak Cipta belum secara khusus mengatur terkait AI.
*)Hendra Widjaya, S.H., M.Kn. adalah Managing Partner di Inter Patent Law Office dan Ahmad Faris Dharari, S.H. adalah Senior Associate di Inter Patent Law Office.
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline. |
