Prosedur Penanganan Pidana Korporasi hingga Langkah Hukum Jika Bank Tak Kembalikan SHM dan SHT
10 Artikel Klinik Terpopuler:

Prosedur Penanganan Pidana Korporasi hingga Langkah Hukum Jika Bank Tak Kembalikan SHM dan SHT

Adakah jerat hukum memotret orang lagi tidur tanpa izin hingga sahkah keterangan anak sebagai saksi tindak pidana turut dibahas Klinik Hukumonline.

Oleh:
Tim Hukumonline
Bacaan 3 Menit
Prosedur Penanganan Pidana Korporasi hingga Langkah Hukum Jika Bank Tak Kembalikan SHM dan SHT
Hukumonline

Artikel tanya-jawab yang memuat ragam informasi hukum dan dibuat berdasarkan riset hukum berkualitas serta mendalam senantiasa Klinik Hukumonline berikan kepada masyarakat secara cuma-cuma.

Selain berupa artikel, kami juga mengemas ragam obrolan hukum dalam sebuah podcast berjudul Hukumonline Podcast melalui berbagai platform podcast yang tersedia. Agar tak bosan membaca artikel yang panjang, berbagai infografis dan video YouTube juga diproduksi oleh tim Klinik Hukumonline.

Dari pemantauan sepekan yang lalu, berikut ini kami sajikan 10 artikel Klinik Hukumonline terpopuler di media sosial. Dari prosedur penanganan tindak pidana korporasi hingga langkah hukum jika bank tak kembalikan shm dan sht. Yuk kita baca satu per satu biar semakin #MelekHukum!

  1. Prosedur Penanganan Tindak Pidana Korporasi

Suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan untuk dan atas namanya. Lantas, bagaimana prosedur penanganan tindak pidana korporasi?

  1. Arti Diskresi, Ruang Lingkup, Syarat, dan Contohnya

Dalam lapangan hukum administrasi negara, dikenal diskresi atau freies ermessen sebagai instrumen hukum penyelenggaraan pemerintahan. Apa itu diskresi, ruang lingkup, syarat, tujuan, dan contohnya?

  1. Kapan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap?

Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde adalah putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding, putusan banding yang tidak diajukan kasasi, dan putusan kasasi. Lantas, kapan batas waktu suatu putusan pengadilan dianggap telah berkekuatan hukum tetap?

  1. Memotret Orang Tidur Tanpa Izin, Ini Jerat Hukumnya

Hati-hati memotret orang lain tanpa izin! Diam-diam memotret orang yang sedang tidur tanpa izin dapat dijerat sanksi pidana berdasarkan UU ITE dan UU Hak Cipta jika terbukti memenuhi unsur-unsur pasalnya.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait