(1) larangan melampaui wewenang, antara lain (a). jika tindakan dan/atau keputusan melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya weweang, (b). melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, dan/atau (c). bertentangan dengan peraturan perundangan;
(2) larangan mencampur-adukan wewenang, apabila tindakan dan/atau keputusan yang dilakukan (a). diluar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan, dan/atau (b). bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan;
(3) larangan bertindak sewenang-wenang, apabila keputusan dan/atau tindakan (a). tanpa dasar kewenangan, dan/atau (b). bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Dari ketentuan diatas meski penyalahgunaan wewenang merupakan bagian dari pelanggaran administrasi yang sangat mungkin akan merugikan keuangan negara dan bisa diselesaikan pada tingkat administrasi negara, namun jika ditemukan niat jahat, maka perbuatan tersebut masuk wilayah hukum pidana (Tipikor).
Penegakan hukum pidana prosesnya dimulai dengan tahap penyelidikan untuk mencari dan memastikan ada tidaknya peristiwa pidana. Peristiwa pidana yang bisa lahir didasarkan pada adanya laporan, pengaduan atau tertangkap tangan ketika terjadi kejahatan ataupun karena pengembangan perkara lain. Jika peristiwa pidana ditemukan, maka ditingkatkan menjadi penyidikan. Pada tahap inilah dikumpulkan alat bukti (keterangan saksi, keterangan ahli, pemeriksaan surat yang berkaitan dengan tindak pidana dan keterangan tersangka). Pada tahap inilah penyidik bisa dan punya legitimasi untuk melakukan upaya paksa (memanggil/menangkap, menahan, menggeledah ruang dan badan, menyita barang dan menetapkan siapa tersangkanya). Karena itu, menjadi mengherankan ketika penyidik Kepolisian/Bareskrim menghentikan perkara Ijazah Palsu pada tingkat penyelidikan, padahal Penyidik belum pernah melakukan upaya paksa penyitaan Ijazah sudah menghentikan perkara dengan alasan “tidak ada peristiwa pidananya” pada tingkat penyelidikan.
Tahap berikutnya proses pidana adalah prapenuntutan, dimana Jaksa Penuntut Umum memeriksa berkas untuk menyusun sebuah Dakwaan Pidana jika jaksa merasa belum lengkap bisa mengembalikan berkas dan meminta untuk dilengkapi kepada penyidiknya. Setelah lengkap atas dasar alat-alat bukti yang ada, Jaksa Peunutut Umum menyusun surat dakwaan yang akan menjadi dasar persidangan perkara pidana di peradilan yang berakhir dengan putusan pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri. Atas putusan tingkat pertama itu bisa dilakukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi, dan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Putusan MA yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang akan dilaksanakan (eksekusi) oleh Jaksa, meski dilakukan upaya hukum lanjutan Peninjauan Kembali (PK).
Proses penegakan hukum pidana terhadap pejabat publik termasuk pejabat pemerintahan terbuka untuk dilakukan sebagai cerminan dari prinsip persamaan di depan hukum, sepanjang telah ditemukan “bukti permulaan yang cukup” sebagai dasar pemeriksaannya. Jika terhadap Presiden dan Wakil Presiden bisa berujung pemakzulan, terhadap anggota legislatif berujung recalling atau penggantian antar waktu, dan terhadap pejabat publik setingkat menteri secara politis melalui interpelasi DPR yang ujung sanksinya juga pemberhentian bersamaan dengan proses pidananya, namun pemberhentiannya tetap saja berdasar prerogatif Presiden.
















