Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam proses menyusun program legislasi nasional (Prolegnas) periode 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas 2025. Baleg mengundang beberapa organisasi masyarakat sipil dalam rangka menyerap masukan dari masyarakat. Seperti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia(PSHK ), dan Indonesian Parliamentary Center (IPC) serta lembaga lainnya dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU).
Peneliti PSHK, Ronald Rofiandri, menjelaskan ada persoalan dalam tata kelola regulasi yang selama ini dilakukan pemerintah dan DPR. Pemerintah sering menyebut hiper regulasi melahirkan kendala dalam pelaksanaan dan implementasi pembangunan. Masalah ini akan terus terjadi sepanjang peraturan dianggap dapat menyelesaikan semua persoalan.
“Hiper regulasi justru membuat pemerintah kewalahan,” kata Ronald dalam RDPU dengan Baleg DPR, Selasa (29/10/2024).
Pada praktiknya sering tidak sinkron antara rencana pembangunan dan rencana legislasi. Akibatnya, ada 70 Rancangan Undang-Undang (RUU) diluar perencanaan. Ronald mengingatkan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diperbarui melalui UU No.13 Tahun 2022 mengatur parameter dalam menyusun prolegnas harus memenuhi atau merespon kebutuhan hukum masyarakat. Tapi ketentuan ini terlalu luas sehingga perlu dibatasi.
Baca juga:
- Ini Daftar RUU Prolegnas 2025-2029 Usulan Komisi DPR
- Mendorong Baleg Lebih Produktif Menghasilkan UU Berpihak Rakyat
- PSHK: Minimnya Capaian Legislasi DPR 2020-2023, Hingga Terbatas Akses Informasi
Ronald mengusulkan sedikitnya 4 RUU yang perlu masuk dalam prolegnas 2025-2029. Pertama, RUU Perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Substansi yang perlu dibenahi antara lain sistem dan tata kelola regulasi/legislasi secara komprehensif. Kemudian mengatur pembatasan penggunaan metode omnibus. Selanjutnya mengatur teknis pelaksanaan pembentukan peraturan yang memenuhi syarat partisipasi bermakna. Serta mengatur proses pembentukan regulasi berbasis teknologi dan informasi.
Kedua, RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA). Ronald ingat betul fraksi yang mengusulkan ini salah satunya partai Nasdem. RUU ini relevan dengan kondisi kekinian, di mana sering terjadi konflik dan persoalan pengakuan eksistensi MHA yang selalu mentok di level lokal sehingga posisi MHA harus diperkuat dalam regulasi selevel UU.
